TEGAS.CO., SULTRA – Banyaknya permasalahan terkait perusahaan pertambangan di Sulawesi Tenggara (Sultra) memberi ragam tanda tanya dan kegeraman tersendiri di kalangan masyarakat.
Pencarian solusi lewat aspirasi masyarakat kepada pemerintah pun tak sedikit yang hanya berbuah tangan kosong belaka.
Kali ini sikap kritis terhadap penertiban tambang juga dilontarkan oleh Rektor Universitas Halu Oleo (UHO), Prof. Dr. Muhammad Zamrun F, S.Si., M.Sc., saat menghadiri konferensi pers di gedung Merah Putih, rumah jabatan (Rujab) Gubernur Sultra. Selasa (30/3/2021)
Rektor UHO, yang biasa disapa Zamrun, di hadapan Gubernur Sultra dan Kepala BKPM RI menyatakan bahwa dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) yang ada di Sultra semuanya sudah bagus, namun yang membuat tidak baik adalah pelaksanaan dari perusahaannya.
“Dokumen Amdalnya bagus, mulai dari manusianya, bagaimana untuk masyarakat, lingkungan, bahkan terhadap pemerintah juga sudah dijelaskan di dalamnya, tinggal pelaksanaan dari perusahaan.” Ujar rektor kampus negeri terbesar di Sultra itu.
Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari peranan pemerintah dalam mengawasi kegiatan pertambangan di Sultra.
“Kalau saya katakan hal tersebut tergantung dari Kepatuhan perusahaan dan ketegasan pemerintah, kan dua poin ini yang penting,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu juga, Zamrun menyinggung perihal sedikitnya beasiswa dari PT ANTAM yang diberikan kepada mahasiswa UHO. Menurutnya, sebagai perusahaan BUMN yang ada di Sultra, PT ANTAM masih kurang memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang ada di wilayah perusahaan.
“Saya cuman miris saja, ANTAM sudah puluhan tahun ada di Sultra tapi setahu saya selama menjadi rektor, ANTAM hanya memberikan beasiswa kepada mahasiswa dalam 1 tahun tidak sampai 20 orang,” tukasnya miris.
Ini baru dari segi sumbangan pendidikan saja, kata Zamrun, saya tidak tahu yang lain. “Namun, yang jelasnya waktu saya jalan-jalan ke Pomala juga, masih banyak jalan yang rusak”.
Di tempat yang sama Bahlil Lahadalia selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengonfirmasikan pernyataan dari Rektor UHO. Ia menuturkan bahwa pihaknya akan melakukan penataan kembali perusahaan yang bermasalah dalam rangka penertiban.
“Yang bagus kita lanjutkan, sedangkan yang kurang bagus kita akan disampaikan hal-hal yang perlu di penuhi. Tapi kalau tidak bagus sama sekali maka kita akan lakukan tindakan-tindakan hukum.” Paparnya
Peraturan BKPM, tambah Bahlil, terkait dengan implementasi terhadap evaluasi dari perizinan akan dibahas dan membutuhkan harmonisasi dari lembaga-lembaga lain, menurutnya jika semua sudah siap maka untuk melakukan pengawasan semuanya bisa secara elektronik agar tidak ada kongkalikong dari perusahaan.
“Pengusaha ini kan terkadang banyak akalnya, pemerintah baru berpikir 3, pengusaha sudah berpikir 7. Jadi taktik pengusaha lebih cepat dibandingkan regulasi yang dibuat, itulah ciri pengusaha.” Ungkapnya yang diiringi dengan gelak tawa
Perihal beasiswa untuk mahasiswa, Bahlil berjanji, setibanya di Jakarta akan mengundang PT ANTAM untuk rapat bersama BKPM sekaligus meminta CSR agar membatu menambah kuota beasiswa bagi putra/putri daerah.
Di akhir pernyataannya, Bahlil mengungkapkan terima kasihnya kepada Rektor UHO atas kecintaannya terhadap pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan. Adv.
B_Khan/H5P
Komentar