TEGAS.CO,. KOLAKA UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolut Tahun 2020 sekaligus Penyerahan LKPJ Pemkab kepada DPRD Kolut di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kolut, Desa Ponggiha, Lasusua, Kolaka Utara. Rabu (16/04/2021).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kolut, Buhari. S. Kel. M, Si, didampingi
Wakil Ketua I, Hj. Ulfa Haeruddin. ST, Wakil Ketua II, Agusdin. S. Kom dan Wakil Bupati Kolut H. Abbas SE, Forkopimda, Asisten, Kepala OPD dan Tamu Undangan Lainnya
Ketua DPRD Kolut Buhari menyampaikan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang, pihak legislatif telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020 dan Sudah diterima secara resmi.
“Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang LKPJ kepala daerah yang direkomendasikan harus dibahas secara internal oleh DPRD hal ini sudah dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Sebelum LKPJ Bupati Kolut Tahun 2020 di serahkan dan diterima DPRD dalam Rapat Paripurna, ada tanggapan dan apresiasi dari 6 partai diantaranya, Partai Demokrat, PBB, PKB, PDIP, PKB dan Partai Gerindra yakni :
tanggapan pandangan umum fraksi – fraksi DPRD Kolut terhadap LKPJ Bupati tahun 2020 yang dibacakan oleh fraksi PDIP sebagai pandangan umum dari fraksi – fraksi. Tanggapan tersebut antara lain :
Fraksi Demokrat menerima LKPJ Bupati Kolut dan memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai tahun ini dan memberikan dukungan penuh atas kesejahteraan rakyat.
Masukan untuk pemerintah daerah dengan adanya penataan dan penempatan Guru SD dan SMP dimana ditemukan adanya sekolah yang kekuranganGuru dan anak sekolah dan laporan dari beberapa sekolah para pengawas tidak pernah berkunjung ke sekolah tertentu
Fraksi PKB, agar Badan Inspektorat aktif dan masif melakukan kegiatan pencegahan dan pembinaan seluruh instansi pemerintah meminimalisir terjadinya kelalaian
OPD terkait yang melakukan Pemetaan hutan Negara agar tidak melakukan kesalahan yang sama dari perluasan lahan
Fraksi PKB dan Fraksi PDIP menerima LKPJ Bupati Kolut tahun 2020 untuk LKPJ di bahas ditingkat selanjutnya dan diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
PDIP meminta agar pemerintah dalam pengelolaan anggaran harus berbanding lurus dengan pencapaiannya, hingga meminta agar kwalitas dan kuantitas adanya sarana pendidikan ruang sekolah, seperti ruang IPA, komputer, laboratorium dan perpustakaan untuk ditingkatkan kesejahteraan pendidik di daerah terpencil dan meminta penjelasan kepada Bupati Kolut untuk menjelaskan pekerjaan pengaspalan di Kecamatan Pakue belum tuntas sampai hari ini.
Fraksi PBB melihat pagu anggaran APBD Rp. 873. Milyar tahun 2021 menurun di banding anggaran di tahun 2019 dengan anggaran Rp. 903 milyar.
Fraksi Gerindra mengapresiasi pencapaian Pemerintahan Kolut menuju kolut hebat menuju Kolut Madani dengan catatan meminta kepada Pemerintah Kolut agar mengambil langkah untuk pemulihan Perkonomian di tahun 2021 ini.
IS/YA
Komentar