TEGAS.CO,. MUNA BARAT – Pusat Kajian Keadilan Hati Nurani Rakyat (Pusaka Gerhana) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar demonstrasi di kantor Bupati Muna Barat (Mubar) Sultra, Rabu (18/8).
Massa aksi menuntut agar Bupati Mubar segera melakukan pengusulan Sekda baru, tujuannya untuk menjaga marwah pemerintahan yang bersih serta terhindar dari penyelewengan keuangan negara.
“Gerakan ini adalah buntut dari hasil temuan BPK tahun 2020, ada kelebihan tunjangan pada anggota DPRD Mubar sebesar Rp 1.161.720.000. Kelebihan itu karena kelalaian Sekda Mubar sebagai Pimpinan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD),” kata Ketua Pusaka Gerhana, M Gustam.
“Hasil hearing bersama DPRD, sudah sepatutnya Sekda harus diganti demi menjaga praktek dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara. Jika saja Sekda memiliki kemampuan dalam proses penganggaran, maka tidak akan terjadi hal seperti ini ,” sambungnya.
“Kami menduga Sekda Mubar melakukan konspirasi (persekongkolan) dengan DPRD, tujuannya tidak lain untuk sama-sama menyelewengkan keuangan negara. Ini merupakan modus antara Sekda dan DPRD,” terangnya.
Pusaka Gerhana Sultra juga menduga penyelewengan keuangan negara ini terus terjadi semenjak Muna Barat mekar.
“Kita ketahui bersama sekda mubar ini kan menjadi sekda sejak mubar ini lahir bisa saja penyelewengan keuangan negara ini ada sejak lama, melihat dengan kasat mata uang triliunan”, katanya.
Gustam juga menekankan jika dalam 3 X 24 jam Bupati Mubar tidak mampu mengusulkan sekda baru, itu menunjukan ketidaktegasan dalam kepemimpinan.
“Bupati harus mundur dari jabatannya jika tidak mampu mengusulkan sekda baru. Saya heran ketika banyak masalah di Mubar, Bupati tidak berani menemui massa aksi, malah sibuk dengan aktivitas lain,” ungkapnya.
“Sebagai ungkapan kekesalan, kedepan kami akan melakukan aksi besar-besaran supaya persoalan ini tidak dipandang sebelah mata,” lanjutnya.
Menurutnya, perjuangan itu akan terus bergerak dan hanya kematian yang kemudian menghalangi perjuangan suci.
“Semenjak DOB daerah ini tidak memberikan terobosan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya itu kami meminta KPK untuk turun ke Mubar menuntaskan persoalan ini. Kami juga akan terus bergerak untuk tuntaskan semua,” tutup Ex Ketua BEM FEB UHO itu.
Laporan : FAISAL
Editor : YUSRIF
Komentar