Paripurna KUA PPAS 2021, Ini Catatan Fraksi Golkar Untuk Pemda Wakatobi

Rapat paripuran DPRD bersama pihak eksekutif terkait rancangan perubahan KUA-PPAS 2021.

TEGAS.CO.,WAKATOBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi bersama Eksekutif mengelar rapat paripurna membahas Rencana Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2021, di gedung DPRD, Senin (13/9/2021).

Rapat dipimpin ketua DPRD Hamiruddin, didampingi Wakil Ketua I Arifuddin Rasyid. Hadir dalam rapat itu, Wakil Bupati Ilmiati Daud, Sekda La Jumadin, dan sejumlah OPD lingkup Pemkab Wakatobi.

Dalam rapat tersebut sejumlah fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum masing-masing, dengan memberikan persetujuan. Diantaranya, fraksi partai Golongan Karya (Golkar) memberi catatan persetujuan ke pemerintah atau eksekutif. Hal ini terkait prospek (proses pelaksanaan) pemerintahan berjalan.

Menurut Jubir fraksi Golkar, Arman Alini, rancangan KUA-PPAS perubahan 2021 yang tengah dibahas bersama tersebut, butuh kecermatan dan ketelitian serta pula harus mempertimbangkan aspek ekonomi daerah.

“Fraksi Golkar setuju pembahasan KUA PPAS perubahan 2021 ini dilanjutkan dengan catatan,” ucapnya dalam forum rapat pemandangan umum fraksi-fraksi.

Terkait hal tersebut fraksi Golkar, ucapnya, mencatat sepuluh butir pertanyaan kepada pihak pemerintah. Diantaranya, soal penurunan pendapatan pajak daerah dari target Rp 8 miliar menjadi Rp 6 miliar. Alokasi anggaran pembanguan jalan Kaledupa, Tomia dan Binongko.

“Dimana hal ini perlu dijelaskan oleh pemerintah. Terkait pembangunan jalan serta realisasi belanja tidak terduga yang harus tepat sasaran, efektif, efisien dan transparan,” ucapnya.

Lanjut dia, fraksi Golkar juga menghendaki ada upaya pemerintah dalam menggenjot peningkatan penerimaan pajak daerah. Serta pula, mempertanyakan target alokasi pendapatan Dana bagi Hasil baik dari pusat maupun provinsi.

“Pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Wakatobi 2021 merupakan dokumen yang dijadikan rujukan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” tuturnya.

Empat fraksi lain yang menyetujui rancangan KUA-PPAS perubahan APBD 2021 itu yakni masing-masing, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Nasdem, fraksi Hanura Demokrat dan fraksi Gerakan Bintang Amanat Rakyat.

Reporter: Rusdin

Editor/ Publisher: Yusrif

Komentar