TEGAS.CO.,SULTRA – Lembaga Aliansi Pemuda Pelajar (AP2) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bertandang ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra. Selasa, 28 September 2021.
Dewan Pembina AP2 Sultra, La Ode Hasan Kansi mengatakan, kunjungannya ke badan keorganisasian pemerintah itu, selain untuk bersilaturahmi juga untuk menegaskan perihal kepemimpinan pengurus AP2 Sultra yang kini telah berganti.
“Hari ini kami melakukan kunjungan sekaligus silahturahmi ke Kesbangpol Sultra, berkaitan beberapa hal dinamika yang terjadi di internal lembaga AP2 Sultra, terutama perihal pemecatan ketua umum (Ketum) AP2 Sultra, La Ode Dedi, yang kini tengah marak diperbincangkan publik,” ujar Hasan.
Pemecatan tersebut, kata Hasan, dilakukannya karena setelah Ia sebagai dewan tertinggi di lembaga kepemudaan Sultra itu, mempertimbangkan dan menganalisa bahwa La Ode Dedi sebagai Ketum AP2 tidak mampu lagi bertanggung jawab terhadap organisasi.
Selain itu, tambahnya, La Ode Dedi dinilai tidak dapat membawa lembaga AP2 Sultra sebagaimana marwahnya dalam anggran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) AP2 Sultra yang telah dibangun sejak masa berdirinya.
“Saudara Dedi sekarang bukan lagi pengurus maupun anggota AP2, apa pun yang dilakukan kini saya kembalikan ke diri pribadinya, saya harap Dedi tidak lagi membawa-bawa nama AP2 Sultra, karena ketika itu dilakukan maka saya akan melaporkan ke pihak yang berwajib dan jika pihak kepolisian lambat menangani maka saya akan turun tangan secara langsung,” tegas pembina AP2 Sultra itu.
Menurut aktivis asal Kabupaten Muna itu, hal demikian dilakukan demi menjaga nama baik lembaga yang telah dibina selama bertahun-tahun lamanya itu, terlebih selama ini AP2 Sultra dikenal sebagai organisasi sosial dengan gerakan pengawalan APBD maupun APBN terkhusus di Sulawesi Tenggara.
“Selama ini kami selalu terbukti melakukan kontrol terhadap roda pemerintahan yang god government seperti apa yang masyarakat cita-citakan selama,” jelas Hasan.
Sejauh Dedi menjabat, beber aktivis tanpa gelar itu, dirinya melihat bahwa Dedi tidak pernah melakukan progres kerja untuk AP2 Sultra, “Semua kegiatan harus saya ikut campur bahkan saya lakukan sendiri”.
Jadi, ucap Hasan, apa pun klaim yang diberikan Dedi di beberapa media saat ini, seperti akan mengevalusi dewan pembina, Hasan berharap Dedi membuktikan hal itu dengan datang langsung bertandang ke Markas Besar AP2 Sultra.
Apalagi, tambah Hasan, sebagaimana dimuat di dalam media beberapa waktu lalu bahwa kini Dedi telah mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk memecat dirinya sebagai pendiri AP2. “Sekali lagi saya ingatkan, Dedi itu tidak dipilih tapi saya yang mengaklamasi sebagai pimpinan AP2 dalam Musda dan sekarang malah buang isu bahwa dia (Dedi) yang memberi saya SK sebagai dewan pembina, kan tidak logis”.
“Dedi itu, saat AP2 didirikan kemungkinan masih usia sekolah dasar (SD) dan saya sudah jadi dewan pembina di AP2, masa baru dua bulan bergabung sudah buat SK untuk pemecatan saya, jelas ini tidak masuk akal. Publik juga telah tahu bahwa AP2 itu adalah Hasan dan berbicara Hasan adalah AP2,” tukas pemegang status quo tertinggi di AP2 Sultra itu.
Atas hal tersebut, pembina di lembaga kepemudaan dan kemahasiswaan Sultra itu menegaskan kepada seluruh Kepala Dinas, pemerintahan, para pengusaha, maupun masyarakat Sulawesi Tenggara bahwa La Ode Dedi sudah diberhentikan, bukan hanya diberhentikan sebagai ketua umum tapi secara total atau secara resmi namanya telah hilang dari kelembagaan AP2 Sultra.
Pengeluaran tersebut, ungkap pendiri lembaga pergerakan di Sultra itu, sah dilakukannya dan telah sesuai dengan AD/ART kelembagaan AP2 Sultra pada bab 12 pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 tentang hak dewan pembina.
Jadi, imbuh Hasan, jika ada yang mengatakan pemecatannya Dedi cacat prosedural, itu semua mungkin dikarenakan Ia belum membaca AD/ART AP2 secara menyeluruh.
Sebelumnya, Dedi yang telah diberhentikan berdasarkan hasil keputusan pleno bersama dengan seluruh pengurus AP2 Sultra pun telah bertandang ke Kesbangpol Sultra untuk melegitimasi diri dan kepengurusannya, namun hal tersebut ditolak oleh pihak Kesbangpol.
“Saya juga kaget saat dihubungi pihak Kesbangpol, jika ada yang ingin mendaftarkan kepengurusan AP2 atas nama La Ode Dedi, jelas itu tidak akan mungkin karena semua legalitas administratif AP2 Sultra ada di tangan saya, kendatipun ia dapatkan dari tangan saya, tetap saja dia tidak memiliki hak atas AP2 Sultra,” jelas pendiri AP2 Sultra itu.
Hasan menambahakan, jika nanti ada itikad baik dari Dedi untuk datang meminta maaf, Ia akan menerima dengan legowo sebagai teman, bukan sebagai pengurus atau keanggotaan di AP2 Sultra. Apalagi, Dedi adalah sosok cerdas yang telah malang melintang di organisasi dan memiliki banyak kelebihan, “Untuk itu, saya masih menjaga nama baik Dedi dengan tidak mengumbar kesalahan apa yang dilakukan, hanya saja kami menarik kesimpulan bahwa dia sudah tidak mampu lagi menjalankan roda organisasi”.
“Apalagi di AP2 Sultra kian berkembang, dengan lusinan pengurus, tidak hanya di Kota Kendari tapi juga dibeberapa kabupaten/kota di Sultra,” ungkap sosok humble itu kepada tegas.co.
Di tempat yang sama, Plt. ketua umum AP2 Sultra, Ardin Nage mengatakan, “Saya sangat mengapresiasi langkah tegas yang diambil oleh dewan pembina AP2 Sultra terkait polemik internal organisasi yakni pengeluaran SK pencopotan ketua umum, La ode Dedi S.Pd., melalui hasil musyawarah Daerah kelembagaan pada tanggal 9 Agustus di hotel Claro”.
Mewakili seluruh pengurus AP2 Sultra, Ardin mengaku menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam lembaga. Di mana pada Bab 12 pasal 22 terkait hak dan tupoksi dewan pembina mengenai pengangkatan dan memberhentikan badan pengurus merupakan hal yang sangat diapresiasi sebagai bentuk loyalitas pengurus terhadap lembaga sekaligus menjaga marwah dari AP2 Sultra itu sendiri.
Berbicara mengenai kinerja ketua itu sendiri, kata Ardin, secara pribadi Ia menilai Dedi kurang aktif, memang sebelumnya kami sudah membahas mengenai progres yang akan dicapai, akan tetapi berdasarkan hasil diskusi melalui rapat seluruh pengurus banyak hal yang belum tertunaikan dan hanya menjadi wacana belaka hingga berujung kepada kekecewaan pengurus. Bahkan beberapa waktu lalu, para pengurus enggan datang ke sekret karena percuma jika hanya diskusi tanpa progres sama sekali.
“Kalau komunikasi-komunikasi di luar ada juga beberapa yang jalan dan sebagian kita dilibatkan, namun ada beberapa kegiatan dia jalan sendiri dan kami tidak dilibatkan, bahkan kami tidak pernah punya surat tugas,” imbuh Ardin.
Padahal, tambah Ardin, jika berbicara organisasi baik itu pengurus, anggota ataupun ketua sendiri jalan di sebuah instansi-instansi harus berbekal surat tugas. “Akan tetapi sampai hari ini tidak ada surat satu pun yang diperintahkan kepada saya (selaku sekretaris saat itu) sebagai pegangan dari ketua untuk masuk di instansi-instansi, justru nanti ketahuan belakangan bahwa ia membangun komunikasi dengan instansi-instansi yang mengatasnamakan AP2 tanpa terbuka dengan pengurus lembaga”.
“Saya rasa ini bertentangan dengan kaidah-kaidah organisasi. Karena sepengetahuan saya, salah satu poin dibentuknya lembaga ini yaitu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, apalagi sebelumnya kami sudah bersepakat untuk sama-sama berproses dilembaga AP2 Sultra sesuai dengan rel organisasi itu sendiri,” tutup eks Sekum AP2 Sultra itu.
H5P/B_Khan
Komentar