TEGAS.CO,. MUNA BARAT – Muna Barat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Siltra) diminta segera menertibkan aktivitas kapal tangkap berukuran besar atau boat katrol di kawasan pesisirnya. Pasalnya, penangkapan kapal katrol tersebut dinilai mengganggu mata pencarian para nelayan tradisional atau nelayan pukat darat.
Terkait hal itu, nelayan asal Desa Lasama Mubar, Ilham (32) mengaku sangat dirugikan dengan adanya aktivitas kapal katrol di wilayah pesisir, karena semakin sulitnya mendapatkan ikan menyebabkan pendapatannya berkurang drastis.
“Sudah semenjak beberapa tahun yang lalu Kapal Katrol itu beraktivitas, dari Mubar mekar sampai saat ini. Tentu saja saya dirugikan, katrol itu mengambil semua dan tak ada yang tersisa”, katanya. Minggu (3/10).
“Pendapatan saya menurun, biasanya dapat ikan tapi saat kapal katorol itu masuk hampir tidak ada yang tersisa. Ini lebih parah dari pukat harimau yang dilarang digunakan oleh pemerintah,” tambahnya.
Ditempat terpisah, Kades Lasama La Ode Baali, menyesalkan beroperasinya kapal katrol, dan pemerintah daerah yang kurang merespon keluhan para nelayan.
“Warga desa kami yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan mengeluh, menjerit dengan beroperasinya kapal katrol itu. Hasil tangkap dan pendapatan melaut mereka berkurang. Kapal itu mengambil semua yang masuk dalam jaringnya, tidak memilih semua ukuran ikan, agar dan terumbu karang juga ikut terkuras. Ini sangat mengkhawatirkan dan berbahaya,” ujarnya.
Lanjut Baali, keluh kesal itu telah disampaikan kepimpinan daerah dan group pemkab Mubar tapi tak menemui solusi.
“Dalam laporan dan pesan WA yang saya kirimkan, aduan terkait kepada siapa saya harus mengadu dengan ancaman beroperasinya kapal katrol di wilayah pesisir kami. Saya sudah sampaikan melalui group WA Pemkab Mubar, tapi tidak melahirkan solusi. Tak ada yang mau berperan dan menyelesaikan persoalan ini, kecewa sudah pasti”, ucapnya.
“Kapal itu beroperasi di perairan pulau belang sampai ransa Weta dan sekitaran perairan pulau indo. Selain mengurangi pendapatan nelayan, merusak terumbu karang dan alat tangkap nelayan, pukat bubu ikut terbawa. Ini kita sesalkan seharusnya Pemda Mubar dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan turun melakukan intervensi untuk memberhentikan operasi kapal tersebut,” pungkasnya.
Sampai berita ini diturunkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mubar, belum memberikan tanggapannya.
Laporan : FAISAL
Editor : YUSRIF
Komentar