Sekda Sultra Tekankan Empat Poin Saat Buka Forum Lintas OPD 2022

Sekda Sultra Tekankan Empat Poin Saat Buka Forum Lintas OPD 2022
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Dr Hj Nur Endang Abbas bersama Asisten II dan Kapala Bappeda Sultra ( tengah)

TEGAS.CO, SULAWESI TENGGARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Dr Hj Nur Endang Abbas menekankan empat poin saat membuka kegiatan Forum Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sultra tahun 2022, Rabu (16/3/2022).

Pertama, kata Nur Endang, saat penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD wajib menjaga konsistensi perencanaan antara Renja, Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Terutama berkaitan dengan penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya dan kinerja. Jadi ini konsistensi dalam perencanaan harus dijaga,” kata Endang.

Kedua, lanjut Endang, dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja OPD harus memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dan saat pelaksanaan programnya

Ketiga, sinkronisasi untuk merumuskan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dalam mengatasi permasalahan dan isu strategis tahun 2023.

Sekda Sultra Tekankan Empat Poin Saat Buka Forum Lintas OPD 2022
Sekda Sultra Tekankan Empat Poin Saat Buka Forum Lintas OPD 2022

“Saya tidak tahu di provinsi ya. Tapi di kabupaten karena saya pernah menjadi kepala BKPSDM itu ada aplikasi yang dibuat oleh teman-teman di Bappeda Kabupaten, sehingga kalau melaksanakan konsultasi seperti ini tinggal menggunakan aplikasi. Ini mungkin kedepan harus kita buat seperti itu ini dalam rangka percepatan perencanaan dan sebagainya,” harap Endang.

Ini mungkin adalah tantangan di Bappeda, lanjutnya, tapi demi percepatan harus ada aplikasi seperti itu, sehingga percepatan dalam konsultasi dan sinkronisasi dapat terlaksana dengan baik.

“Kita akan dorong semua supaya berbasis IT, kita sudah tinggalkan yang berbasis konvensional. Jadi semua sudah IT karena di daerah itu semua punya aplikasi di Bappeda masing-masing,” jelasnya.

Terakhir keempat, tambah dia, hasil dari forum lintas OPD itu selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang).

“Jadi memang untuk sampai ke tahap Musyawarah Perencanaan Pembanguan (Musrenbang) ada tahapan,” tutupnya.

REDAKSI

Komentar