TEGAS.CO, KENDARI – Pembangunan gedung baru Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Sultra. Pasalnya, rencana pembangunan kantor gubernur yang mencapai 22 lantai itu akan menelan biaya sangat besar, dirasa tidak tepat sasaran ditengah kondisi perekonomian yang sangat buruk.
Masa transisi pemulihan pasca pandemi covid-19, kemudian ditambah dengan kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 yang lalu, justru membuat masyarakat makin resah karena hampir disemua sektor perekonomian lainnya juga ikut mengalami kenaikan baik harga pangan, transportasi laut, darat, maupun udara sehingga menimbulkan resiko kenaikan inflasi.
Koordinator Lapangan EK-LMND Kendari, Halim saat ditemui memaparkan terkait problematika pembangunan gedung baru Kantor Gubernur Sultra. Pemerintah Provinsi (Pemprov) seharusnya bisa mengambil langkah yang tepat untuk menghadapi situasi krisis ekonomi nasional dan lebih mengutamakan kebutuhan mendasar rakyat.
Lebih lanjut, Halim mengatakan, DPRD dan Gubernur Sultra beserta jajarannya harusnya melalui kebijakannya, bukan malah mementingkan soal pembangunan gedung baru Kantor Gubernur Sultra.
“Pemprov Sultra seharusnya pintar-pintar melihat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, sekalipun pembangunan itu tetap dilaksanakan, saya kira perlu adanya refocusing anggaran entah itu berapa persen, yang jelas harus dialokasikan kepada kebutuhan mendasar rakyat Sultra,” ungkap Halim, Rabu (14/09/2022).
Halim juga menganggap, pengalokasian anggaran yang bernilai cukup fantastis ini kemudian bertolak belakang dengan apa yang didengungkan oleh Anggota DPRD Sultra, yang katanya sedang fokus dan mengutamakan kepentingan rakyat di tengah dampak kenaikan harga BBM.
Tepatnya 12 September 2022 kemarin, DPRD Sultra menggelar pembahasan anggaran di gedung paripurna. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut ternyata bukan hanya pembangunan gedung baru Kantor Gubernur yang menelan anggaran sangat besar, tetapi dalam pembahasan anggaran tersebut, kisaran 4 Triliun itu masuk dalam pembahasan paripurna.
“Artinya, masih ada lagi pembangunan-pembangunan lainnya yang sampai saat ini digelontorkan untuk pembangunan tidak priorotas,” kata Halim.
Aktivis yang menjabat Koordinator Lapangan EK-LMND Kendari ini, juga menganggap alasan Ketua Komisi IV DPRD Sultra La Ode Frebi Rifai yang mengatakan kecolongan, tidak diperiksa secara detail terkait dokumen dan program kerja pembangunan gedung baru tersebut, dengan alasan waktu yang terbilang singkat, adalah bukan alasan yang tepat.
“Menurutnya, persoalan pembangunan gedung baru Gubernur tersebut, itu sudah kurang lebih 1 bulan menjadi isu liar dan bahkan tersebar luas di media sosial, apalagi ini berbicara soal pembangunan yang anggarannya cukup banyak, sebagai wakil rakyat saya anggap ini bukanlah suatu kecolongan tapi adanya kelalaian dalam menjalankan tugasnya,” tutur Halim seraya mengekspresikan kebingungannya terhadap kebijakan Pemprov Sultra yang dianggap tidak tepat sasaran.
Sebagai masyarakat Sultra, sambung dia, pihaknya berharap DPRD maupun Gubernur Sultra beserta jajarannya mempertimbangkan kembali kebijakan pembangunan baru Kantor Gubernur Sultra yang anggarannya menyentuh miliyaran, karena masih banyak jalan-jalan di Sultra yang perlu dilakukan perbaikan.
“Masih banyak proyek-proyek strategis yang perlu di genjot untuk dialokasikan ke masyarakat, agar krisis ekonomi nasional yang melanda saat ini bisa teratasi,” lanjut Halim.
“Kita sebagai perwakilan masyarakat akan terus mengawal kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Sultra. Ketika itu tidak tepat sasaran kita akan protes dan kawal sampai tuntas,” ujar Halim.
Laporan: MAHIDIN
Editor/ Publisher: YUSRIF
Komentar