TEGAS.CO,. SULAWESI TENGGARA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) tentang langkah kongkret pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) via zoom meeting, di Ruang Rapat BPKAD Sultra, Senin (30/1/2023).
Rakor itu dipimpin langsung oleh Mendagri, Tito Karnavian, dan dihadiri oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, perwakilan Menteri Pertanian, Plt Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaaan RI, Kepala Badan Intelejen Strategis, Satgas Pangan Polri,
Juga hadir pejabat utama kementerian, Gubernur, Bupati, Walikota, Forkopimda se Indonesia, Kepala Perwakilan Bank Indonesia se provinsi dan semua stakeholder terkait pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara dari Pemprov Sultra dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Suharno, Biro Perekonomian Setda.
Hadir juga, Kadis Perindag Sultra, perwakilan Kadin Sultra, Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kasrem 143/HO, Sekdis Tanaman Pangan Sultra, dan beberapa pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Mendagri mengatakan bahwa masalah inflasi sudah menjadi antensi memang dalam berbagi kesempatan termasuk beberapa waktu terakhir.
“Pertama, pada peringatan Imlek Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita bersyukur karena negara kita, nomor 4 terbesar di dunia yang terimbas pada mikrofik selama 2 tahun lebih, namun sampai hari ini relatif terkendali berkat kerjasama semua pihak, baik dari pusat dan daerah,” kata Tito.
Kedua, tambahnya, dengan berhentinya PPKM diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor ekonomi yang berjalan sampai saat ini dapat tumbuh.
“Ketiga yang perlu kita waspadai betul masalah inflasi karena banyak masalah mulai dari pola, suplediman yang berubah pasca pandemi yang masih belum selesai dan juga instruksi akibat geopolitik terutama perang, ketegangan antar beberapa negara yang mengakibatkan terjadinya supplai, banyak negara sudah terdampak inflasi dan menjadi isu penting karena menyangkut harga barang dan jasa saat ini,” ujar Mendagri menjelaskan.
Lebih jauh dijelaskannya lagi, angkanya inflasi relatif terjaga di 5,51%. Inilah prestasi yang cukup bagus sehingga masyarakat tidak berdampak kenaikan harga dan barang. Masyarakat beraktivitas karena covid terkendali dan ekonomi juga bisa tumbuh. Hal ini bisa dipertahankan di tengah – tengah situasi gejolak geopolitik internasional dan ekonomi yang belum menentu di 2023.
“Ini harus dijaga seperti kita menangani peran covid yaitu secara rutin dan mingguan harus terus di evaluasi dan tidak boleh legang,” pesan Tito
Tito juga menyampaikan bahwa Presiden telah menugaskan sejumlah kementerian lembaga untuk dapat mengendalikan covid di daerah mulai dari Kemendagri, Polri, TNI, Kejaksaan, badan pangan, badan pusat statistik, menteri pertanian, menteri perdagangan dan semua stakeholder lainnya.
Plt Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa M. Habibullah, dalam paparannya sampai dengan minggu ke-4 Januari, beras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 177 kabupaten/kota (27 provinsi), dan berpotensi menjadi pemberi andil inflasi.
“Bukan hanya beras saja yang naik ada komoditas cabai merah dan cabai rawit mengalami kenaikan di Januari,” kata Habibullah.
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo jugqvmengatakan, perubahan harga pangan tentu disebabkan kondisi pasokan dan permintaan pada hari hari besar keagamaan nasional maupun peningkatan permintaan dan mengakibatkan terjadinya perningkatan harga pangan.
Isu utama komoditas beras yaitu harga beras medium dan premium cenderung terus naik, kenaikan harga beras sejalan dengan naikknya harga gabah petani.
Kenaikan diduga karena berkurangnya pasokan beras akibat minimnya panen di wilayah serta efek psikologis pasar akibat minimnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Komoditas yang harus diwaspadai yaitu beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan kedelai.
Ada beberapa rekomendasi aksi pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi, Pertama, pemantauan penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan Bulog. Kedua, mitigasi stabilitasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing. Ketiga, mulai melakukan gerakan pangan murah (GPM) dan keempat, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.
Komentar