Example floating
Example floating
Sulawesi Tenggara

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Asisten Setda Sultra Dengarkan Arahan Mendagri

321
×

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Asisten Setda Sultra Dengarkan Arahan Mendagri

Sebarkan artikel ini
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah
Asisten II Setda Sultra Suharno didampingi pejabat terkait mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar zoom meeting oleh Kemendagri di Jakarta, Senin (30/1/2022). Foto: Dinas Kominfo Sultra

TEGAS.CO., KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (Rakor) pengendalian Inflasi di daerah melalui zoom meeting dilaksanakan di ruang rapat BPKAD Provinsi Sultra, Senin (30/1/2023).

Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat Kemendagri, Kementerian, Badan Pusat Statistik, Perbankan, dan kepala daerah se-Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Asrun Lio diwakili Asisten II Suharno didampingi sejumlah Pejabat Pemprov, Forkopimda, dan lembaga vertikal.

Mereka mendengarkan arahan Mendagri Tito mengenai pengendalian inflasi di daerah. Dia mengatakan, masalah inflasi sudah menjadi antensi memang dalam berbagi kesempatan termasuk beberapa waktu terakhir dalam minggu yang lalu.

“Pertama, ada peringatan Imlek Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita bersyukur karena negara kita, negara nomor 4 terbesar di dunia yang terimbas pada mikrofik selama 2 tahun lebih namun sampai hari ini relatif terkendali saat ini berkat kerjasama semua pihak dari pusat dan daerah,” ucap Mendagri.

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah
Tangkapan layar monitor meeting zoom Rakor pengendalian inflasi daerah yang digelar Kemendagri di Jakarta, Senin (30/1/2023). Foto: Dinas Kominfo Sultra

Kedua lanjutnya, dengan berhentinya PPKM diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor ekonomi yang berjalan sampai saat ini dapat tumbuh.

“Ketiga yang perlu kita waspadai betul masalah inflasi karna banyak masalah mulai dari pola, suplediman yang berubah pasca pandemi yang masih belum selesai dan juga instruksi akibat geopolitik terutama perang, ketegangan antar beberapa negara yang mengakibatkan terjadinya supplai, banyak negara sudah terdampak inflasi dan menjadi isu penting karena menyangkut harga barang dan jasa saat ini,” tuturnya.

Mendagri mengatakan, angka inflasi relatif terjaga di angkah 5,51 persen adalah prestasi yang cukup bagus sehingga masyarakat tidak berdampak kenaikan harga dan barang, masyarakat beraktivitas karena covid terkendali dan ekonomi juga bisa tumbuh.

“Kita pertahankan di tengah – tengah situasi gejolak geopolitik internasional dan ekonomi yang belum menentu di tahun 2023 ini harus dijaga seperti kita menangani peran Covid yaitu secara rutin dan mingguan harus terus di evaluasi dan tidak boleh legang,” ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa M. Habibullah, dalam paparannya mengungkapkan, sampai dengan minggu ke-4 Januari, beras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 177 Kabupaten/Kota di 27 Provinsi dan berpotensi menjadi pemberi andil inflasi.

“Bukan hanya beras saja yang naik ada komoditas cabai merah dan cabai rawit mengalami kenaikan di bulan Januari,” kata Habibullah.

Sementara itu, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo menyebutkan, perubahan harga pangan tentu disebabkan kondisi pasokan dan permintaan, di mana pada hari hari besar keagamaan nasional maupun peningkatan permintaan dan mengakibatkan terjadinya perningkatan harga pangan.

Rapat Koordinasi
Rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar Kemendagri via zoom meeting, Senin (30/1/2023). Foto: Dinas Kominfo Sultra

Habibullah mengatakan, isu utama komoditas beras yaitu harga beras medium dan premium cenderung terus naik, kenaikan sejalan dengan naikknya harga gabah petani kenaikan diduga karena berkurangnya pasokan beras akibat minimnya panen di wilayah, serta efek psikologis pasar akibat minimnya stok cadangan beras pemerintah (CBP).

“Komoditas yang harus diwaspadai yaitu beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan kedelai,” tukasnya.

Dalam rapat itu, ada beberapa rekomendasi aksi Pemda dalam pengendalian inflasi. Pertama, pemantauan penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan Bulog. Kedua, mitigasi stabilitasi pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing.
Ketiga, mulai melakukan gerakan pangan murah (GPM), dan Keempat, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.

REDAKSI

Terima kasih

error: Jangan copy kerjamu bos