Pj Wali Kota Sebut Gemapatas Minimalisir Konflik Batas Tanah

Gemapatas
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra Andi Renald dan Forkopimda melakukan pemasangan tanda batas di Kantor Camat Mandonga, Jumat (3/2/2023). Foto: Istimewa

TEGAS.CO., KENDARI – Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi meluncurkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Batas Tanah atau disingkat Gemapatas, sebanyak 1 juta patok batas bidang tanah serentak di seluruh Indonesia.

Gemapatas resmi dilauching langsung oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Lapangan Doplang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (3/2/2023).

Iklan KPU Sultra

Kegiatan ini serentak diikuti Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Kepala BPN se-Indonesia secara virtual. Gemapatas yang berlangsung secara daring ini mengusung tema Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok.

Untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pencanangan Gemapatas dilaksanakan di Kota Kendari.

Pj Wali Kota Kendari
Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan, Gemapatas minimalisir konflik batas tanah antar masyarakat. Foto: Istimewa

Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra Andi Renald dan Forkopimda melakukan pemasangan tanda batas di Kantor Camat Mandonga.

Pj Wali Kota mengatakan, diluncarkannya Gemapatas ini diantaranya sebagai upaya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas tanah yang dimiliki.

Dengan dipasangnya patok tanda batas oleh masing-masing pemilik tanah, Pj Wali Kota berharap dapat meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antar masyarakat.

“Jadi pointnya bukan hanya memasang tetapi juga menjaga. Jangan hanya pasang tidak di jaga bisa jadi dicabut lagi oleh pihak lain. Dengan dipasangnya tanda batas oleh pemilik diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik maupun sengketa batas tanah yang selama ini kita dengar dan terjadi di lingkungan masyarakat,” katanya.

Selain pemasangan patok tanda batas tanah, Pj Wali Kota bersama Camat Mandonga secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah kepada beberapa masyarakat Kendari.

Di tempat yang sama, Kepala BPN Sultra Andi Renald mengatakan, optimistis hingga tahun 2025 target bidang tanah di wilayah Sultra sudah bersertifikat.

Foto bersama
Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu, Kepala BPN Sultra Andi Renald, Kepala Kantor Pertanahan Kendari, Forkopimda, Camat Mandonga, dan perwakilan masyarakat berfoto bersama di acara launching Gemapatas, Jumat (3/2/2023). Foto: Istimewa

Dia menyebutkan bidang tanah di Sultra berjumlah 1.298.815 hektare, sedangkan yang belum terdaftar sekira 619.875 hektare bidang tanah atau sekitar 32,2 persen yang tersebar di 17 Kabupaten dan Kota.

“Alhamdulillah pergerakan akselerasi di Kota Kendari lebih cepat tinggal 20 persen. Sementara kita se Sulawesi Tenggara masih ada 32,2 persen. Kita masih ada waktu sampai 2025,” tuturnya.

Renald menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sultra Ali Mazi telah menginstruksikan kepada Bupati/Wali Kota se-Sultra untuk mendukung Gemapatas.

REDAKSI

Komentar