TEGAS.CO,. SULAWESI TENGGARA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Rapat Forum Kepala Bappeda kabupaten/ kota se Sultra, di Hotel Claro Kendari, Senin (20/2/2023).
Dalam kegiatan tersebut akan membahas regulasi dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah agar sejalan dengan pembangunan yang menjadi kewenangan pusat.
Di forum itu, setiap Kepala Bappeda kabupaten/ kota akan memberikan usulan terkait perencanaan pembangunan yang akan disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada.
Kepala Bappeda Sultra, J. Robert mengatakan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk melihat berbagai permasalahan serta implementasinya.
Infrastruktur menjadi keluhan prioritas setiap Kepala Bappeda se Sultra dalam forum tersebut.
Kata Robert, selain infrastruktur, masih ada beberapa keluhan atau tanggungjawab yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/ kota, diantaranya penyelenggaraan pilkada serentak 2024, penurunan angka stunting, memajukan sektor pariwisata, maupun pengentasan kemiskinan.
“Sedangkan anggarannya terbatas,” kata J. Robert
Robert bilang, forum tersebut berangkat dari inisiatif bersama, sebab mekanisme perencanaan, dinamikanya cukup tinggi. Sehingga karena hal itu, dapat menimbulkan perbedaan pendapat.
“Sementara di sisi lain, ada hal yang tidak bisa disentuh, sebab menjadi kewenangan pusat,” ungkapnya.
Sehingga diharapkan, lanjut Robert, dengan adanya forum ini tercipta suatu kesempatan yang dibungkus dalam bentuk rekomendasi, untuk nantinya disampaikan ke pemerintah pusat.
Dia berharap, kedepannya semua Kepala Bappeda tetap menjaga kekompakan serta membangun komunikasi yang baik dengan kepala daerah dan OPD masing-masing.
“Agar sinergitas dengan pemerintah provinsi juga terjalin dengan baik,” harapnya
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Makro Bappeda Sultra, Hasrullah menyampaikan, di 2024 prioritas pembangunan manusia unggul dan kompetitif menjadi hal penting untuk dilakukan.
Selain itu, sambungnya, kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta tata kelola pemerintahan yang baik, juga menjadi skala prioritas.
“Ada beberapa isu permasalahan utama yang harus dituntaskan,” kata Hasrullah.
Komentar