TEGAS.CO., KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan RPD Sultra 2024-2026 dan RKPD Sultra 2024, di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (21/2/2023).
Di forum konsultasi, Bappeda Sultra menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Dosen Universitas Halu Oleo (UHO), Dr. Syamsir.
Syamsir mengungkapkan, terjadi ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cukup besar antara Kabupaten/Kota di Sultra.
“Secara spasial Kabupaten Kolaka 19,00 persen menjadi Kabupaten dengan pangsa tertinggi PDRB, diikuti Kota Kendari 17,17 persen. Sedangkan PDRB kepulauan masih cukup rendah yaitu Konawe Kepulauan 1,07 persen, Buton Tengah 1,76 persen, dan Buton Selatan 1,76 persen,” ungkapnya.
Dia menyebutkan, ketimpangan PDRB disebabkan beberapa faktor diantaranya, terjadi penurunan kontribusi lapangan usaha pertanian dan pertambangan terhadap pembentukan PDRB Sultra periode 2019-2022.
Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan pertambangan cenderung lebih lambat dibandingkan lapangan usaha industri.
Penurunan produksi pertanian khususnya padi dan palawija selama tiga tahun terakhir (2019-2023).
Pemanfaatan potensi perikanan tangkap masih sangat rendah masih 15 persen dari 1.520.340 ton.
Ekspor terkonsentrasi di sektor industri pengolahan (99,91 persen), pertambangan (0,06 persen), dan pertanian (0,02 persen).
“Tenaga kerja di sektor pertanian 32,82 persen low income dan miskin, dan tenaga kerja di sektor pertambangan (middle skill) hanya menyerap 2,54 persen di tahun 2022,” ujarnya.
Lanjutnya, anomali pertumbuhan sumber daya alam dikarenakan rendahnya capaian indikator sejahtera penduduk desa/Kabupaten.
Produksi komoditas sumber daya alam yang berbeda antar Kabupaten/Kota khususnya di sektor pertaniaan sehingga terjadi fenomena over supply (Surplus) maupun kelengkaan (Defisit).
Olehnya itu, Syamsir menyarankan Pemerintah Daerah (Pemda) tidak hanya fokus pada sektor yang berkontribusi pada PDRB, tetapi pada sektor ekonomi yang multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya.
REDAKSI