KOLAKA UTARA – Stunting jadi ancaman pertumbuhan perekonomian di segala bidang, oleh karena itu Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Utara (Kolut) melalui Penjabat (Pj) Bupati Parinringi terus mengembangkan ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur di segala bidang, hingga pencapaian penurunan angka kemiskinan di 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Parinringi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2024, di Kecamatan Ranteangin dan Lambai.
Parinringi menjelaskan, di 2022 angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6%, dan di 2024 mendatang pemerintah pusat menargetkan angka stunting nasional ditekan hingga 14% .
Sementara untuk di Kolut sendiri, kata Parinringi, setelah 2022 angka stunting sebesar 27,7%, dalam upaya pencapaian indikator makro, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19..
“Peningkatan ekonomi kreatif dan optimalisasi belanja daerah hingga pembangunan infrastruktur di segala bidang mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim, dan percepatan penurunan stunting,” kata Pj Bupati Parinringi.
Lanjut Parinringi, prioritas Pemda Kolut di 2024, mengupayakan penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, olehnya itu pihaknya fokus pada peningkatan kesejahateraan masyarakat melalui program pemberdayaan berkelanjutan, sebagai implementasi peningkatan indeks pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pembangunan infrastruktur diwilayah secara merata, peningkatan pelayanan publik dan kerja aparatur, peningkatan investasi dan Pendapan daerah dan peningkatan kualitas lingkungan hidup,” ucapnya
Parinringi berharap, penurunan stunting, peningkatan akstabilitas, perluasan cakupan sanitasi dan air minum layak, penanganan persampahan dan kawasan kumuh, standar pelayanan minimal (SPM) dengan bersinergi semua stakeholder pasti bisa berjalan dengan baik.
Musrenbang turut hadiri mewakili Ketua DPRD Abu Muslim, S.H MH, forkopimda, kepala OPD, camat, dan kepala desa/lurah.
Komentar