TEGAS.CO., KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra menyelenggarakan rapat koordinasi teknis Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Rakortekrenbang) tahun 2023 bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (16/3/2023).
Kegiatan yang diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan Bappeda Kabupaten/Kota dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Sultra, J. Robert.
Dalam sambutannya, Robert mengatakan, rangkaian Rakortekrenbang yang dilaksanakan hari ini merupakan rujukan dari aturan normatif yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait proses perencanaan dan penganggaran.
“Tentunya tahapan-tahapan ini harus dilakukan kita di daerah dalam upaya untuk membangun sinergitas dan sinkronisasi baik antar tingkat pemerintahan maupun antar wilayah administratif pemerintah di daerah,” ucap Robert.
Dia menjelaskan, secara substantif dalam Rakortekrenbang ada 2 hal yang akan dibahas yaitu pertama, menyepakati hal-hal yang terkait kinerja makro indikator pembangunan daerah.
“Karena kita ketahui bersama bahwa secara garis besar tolak ukur keberhasilan pembangunan diukur dengan 5 indikator pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gizi, dan IPM,” ujarnya.
Angka ini kata Robert, secara nasional maupun Provinsi susah dicapai ketika tidak dibangun sinergitas dengan Kabupaten/Kota, karena angka tersebut merupakan agregatatif yang dibentuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara langsung membawahi wilayah administratif dan memiliki masyarakat.
“Sehingga forum-forum ini sangat dibutuhkan untuk sama-sama kita melakukan penyepakatan terkait target-target tersebut,” katanya.
Kedua, lanjut Robert, setelah dilakukan penyepakatan target pembangunan daerah kemudian dilakukan penyelarasan dan sinergisasi program-program prioritas.
“Jadi teman-teman Kabupaten/Kota dalam hal ini kepala OPD dan para perencana akan masuk di wilayah desk dan akan difasilitasi teman-teman dari dinas-dinas yang sesuai dengan kewenangan dan urusan yang diampu masing-masing dinas,” imbuhnya.
Pihaknya berharap dengan mekanisme tersebut dapat menjadi masukan berharga buat Pemprov dalam rangka pengusulan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 mendatang.
“Dan juga kegiatan penting bagi Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024, dan tentunya akan menjadi bahan masukan rujukan Pemerintah Provinsi untuk pembahasan lebih lanjut dalam Musrenbang Nasional yang akan dilaksanakan akhir April atau Mei,” pungkasnya.
REDAKSI
Komentar