TEGAS.CO,. NUSANTARA – Beberapa pekan terakhir Gas elpiji Melon kembali langkah. Misalnya saja, di medan, sumatera utara, gas elpiji sangat langkah antrean untuk mendapatkannya mengular. warga kesulitan mendapatkan elpiji melon. Semua pangkalan maupun pengecer mengalami kekosongan stok. Akibatnya, sebagian warga terpaksa tidak masak dan membeli nasi bungkus untuk makan sekeluarga. (CNN Indonesia, 25-7-2023).
Sementara itu, di Lampung Utara, elpiji melon langka dan harganya melonjak. Biasanya elpiji 3 kg tersebut dijual Rp18 ribu—Rp20 ribu. Kini harganya melejit menjadi Rp26—Rp30 ribu per tabun.g (Radar Lampung, 31-7-2023).
Terkait langkanya elpiji 3 kg, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa elpiji 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat miskin. “Elpiji itu terutama yang bersubsidi memang diperebutkan di lapangan, dan itu hanya untuk yang kurang mampu,” ujarnya. (CNBC Indonesia, 24-7-2023)
Penyebab Kelangkaan Gas Elpiji
Banyak pihak bertanya-tanya tentang penyebab langkanya elpiji melon. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan penyebab langkanya elpiji 3 kg adalah peningkatan konsumsi di masyarakat.
“Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2% sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu,” ungkapnya. (CNN Indonesia, 27-7-2023).
Selain itu, pemerintah meluncurkan gas elpiji 3kg non subsidi, seperti yang dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto yang juga menilai langkah pemerintah meluncurkan produk LPG 3kg non subsidi bermerek Bright dengan harga yang lebih mahal di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg bersubsidi, sebagai sebuah tindakan yang ia sebut “super tega” pada masyarakat. Ia memperkirakan hadirnya LPG 3 kg non subsidi itu akan meningkatkan tindak penyalahgunaan, LPG 3kg bersubsidi oleh pihak tertentu. Mengingat selisih harga jualnya sangat besar. Dimana saat ini Pertamina menjual LPG 3 kg merek Bright seharga Rp56.000 terbatas di Jakarta dan Surabaya. Sementara gas melon 3 kg bersubsidi sebesar Rp20.000. dpr. GO. Id, 27/07/2023.
Kisruh langkanya elpiji ini menunjukkan kelalaian negara dalam memenuhi kebutuhan pokok warganya. Elpiji merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat karena merupakan bahan bakar paling populer untuk memasak. Persoalan seperti ini juga sering kali terjadi, Publik pun tentu masih ingat bahwa dulu umumnya masyarakat menggunakan minyak tanah. Lalu pemerintah melakukan konversi dari minyak tanah ke elpiji dengan alasan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak tanah dan mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi.
Namun, kini setelah mayoritas masyarakat menggunakan elpiji, ternyata muncul lagi keberatan pemerintah terkait subsidi. Pemerintah mengeluhkan jebolnya kuota elpiji 3 kg bersubsidi. Diprediksi penyerapan elpiji 3 kg bersubsidi hingga akhir tahun 2023 lebih 2,7% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN.
Akibat Kapitalisme
Mengapa demikian? Ini semua terjadi akibat dari sistem kapitalisme, yang dimana Persepsi bahwa subsidi membebani negara merupakan pandangan khas ideologi kapitalisme. Di dalam kapitalisme, mekanisme pasar sangat diagungkan. Setiap orang dibiarkan bersaing untuk memperoleh sumber ekonomi tanpa ada campur tangan negara.
Oleh karenanya, negara lepas tangan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Rakyat diharuskan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Tidak boleh ada subsidi karena akan membuat rakyat manja sehingga tidak produktif. Subsidi juga akan membebani APBN sehingga memberatkan negara.
Padahal yang benar-benar membebani APBN bukanlah subsidi, tetapi pembayaran utang yang bunganya membengkak. Proyek prestisius digeber dengan dana utang, lalu APBN harus membayar pokok dan bunganya. Anehnya, subsidi yang disalahkan. Sungguh di luar nalar.
Inilah yang terjadi didalam sistem sekuler kapitalisme asas kepemimpinannya jauh dari nilai-nilai kebaikan. Bahkan meniscayakan para penguasa menggunakan kewenangan untuk meraih keuntungan pribadi dan maslahat bagi segelintir orang. Sementara masyarakat diabaikan. Dibiarkan dalam penderitaan dan kezaliman.
Solusi Islam
Berbeda dengan sistem kepemimpinan Islam, dengan aturan Islam yang begitu komprehensif dan solutif melingkupi seluruh bidang kehidupan. Termasuk ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan diatur sedemikian rupa. Salah satunya mengatur bahwa sumber daya alam, termasuk energi merupakan kepemilikan umum. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:”Rasulullah SAW bersabda:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Pada hadits diatas menyebutkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, seperti hutan, laut, danau, perairan, serta tambang dan migas dikuasai oleh negara. Haram dimiliki atau dikelola perorangan apalagi swasta (asing). Dan diharammkan pula untuk menguasainya, karena hal itu bisa saja membuka peluang ketergantungan bahkan penjajahan. Apalagi pengelolaan berbasis kapitalisme tidak jarang memunculkan kemudharatan seperti krisis lingkungan dan lain sebagainya.
Islam mewajibkan negara mengelolanya, kemudian hasilnya dibagikan kepada rakyat baik muslim maupun non muslim. Oleh karenanya, tidak boleh ada pihak yang menghalangi umat untuk mendapatkan haknya, bahkan oleh negara sekalipun. Negara dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola saja, meski negara boleh mengambil keuntungan dalam pengelolaan. Akan tetapi hasil dan manfaatnya wajib dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya, baik dengan skema pemanfaatan secara langsung dan gratis. Maupun dengan skema subsidi yang memudahkan rakyat mengakses haknya dengan murah. Serta tidak ada perbedaan antara rakyat kaya dengan miskin semua diperlakukan sama, apalagi menyangkut haknya, jika yang satu mendapatkan harga murah atau gratis, yang lain pun harus demikian. Sehingga hak rakyat terpenuhi serta tak ada lagi yang tidak tepat sasaran.
Selain itu, Jika penyebab kelangkaannya, karena peningkatan konsumsi meningkat maka, Negara harus berupaya semaksimal mungkin. misal nya, saja Dengan beragamnya kekayaan alam yang dimiliki oleh negeri-negeri muslim, berbagai sumber energi bisa digunakan, tidak harus tergantung pada minyak bumi jika memang jumlahnya makin menipis. Untuk keperluan memasak, negara bisa menyalurkan LNG yang jumlahnya berlimpah di Indonesia melalui pipa-pipa ke rumah warga.
Penyediaan LNG maupun jaringan dan infrastruktur pendukungnya merupakan tanggung jawab negara. Negara tidak boleh mengambil untung darinya. Negara boleh saja menjualnya ke rakyat, tetapi sebatas biaya operasional.
Sayangnya, selama ini LNG tersebut dijual kepada asing dengan harga murah, sedangkan rakyat harus kesulitan untuk memasak. Inilah yang terjadi ketika negara dikelola menggunakan aturan yang salah.
Padahal Allah sudah memerintahkan untuk mengelola negara dengan aturan Allah Taala, yakni syariat Islam.
Firman Allah Swt. di dalam QS Al-Maidah:49
“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.”
Untuk itu sudah seharusnya lah kita mengambil aturan islam sebagai solusi atas semua permasalahan. Dengan menjadikan aturan-Nya sebagai pengatur kehidupan. Sehingga pemimpin yang ada akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebenar-benarnya. Bertanggung jawab dalam mengurus dan melindungi umatnya hingga kesejahteraan pun akan terwujud.
Wallahu A’lam
Penulis: Ulfiah (pegiat literasi)
Editor: Redaksi