Ketua DPRD Sultra Apresiasi Program Data Desa Presisi

Foto bersama
Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh (Kedua dari kiri) berfoto bersama seusai kegiatan rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sultra bulan September 2023. Foto: Istimewa

TEGAS.CO., KENDARI  – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Shaleh mengapresiasi Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto melalui Program Data Desa Presisi atau disingkat DDP yang akan diterapkan di Bumi Anoa

Menurut Abdurrahman Shaleh, progam DDP yang dibawa Pj Gubernur merupakan terobosan terbaik membangun Provinsi Sultra berdasarkan data, dan itu dimulai dari pengumpulan data di wilayah desa.

“Kami DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi Pj Gubernur Sultra melakukan pembangunan menggunakan data,” kata Abdurrahman Shaleh atau ARS, Jumat (6/10/2023).

Oleh karena itu, ARS mengajak semua satuan perangkat kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, dan masyarakat mendukung program DDP.

DPRD kata ARS, juga mendukung DDP. Untuk itu pihaknya akan akan membuat rancangan peraturan daerah (Raperda) supaya menjadi payung hukum ketika melaksanakan program tersebut.

“Kami akan membuat rancangan peraturan daerah terkait program Data Desa Presisi,” ujar Ketua DPW PAN Sultra itu.

Foto bersama
Foto bersama pimpinan DPRD Sultra dengan Pj Gubenur Sultra setelah rapat paripurna DPRD. Pihak DPRD mendukung terobosan Pj Gubernur mengenai program Data Desa Presisi. Foto: Istimewa

Data Desa Presisi (DDP) dikembangkan oleh Wakil Kepala Bidang Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr. Sofyan Sjaf.

DDP dalah upaya menghadirkan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa. Data tersebut diperoleh menggunakan pendekatan Drone Participatory Mapping (DPM).

Mengutip laman IPB, program DDP telah dikembangkan di 7 Provinsi dan 12 kabupaten di wilayah Indonesia. Keunggulan DDP yaitu menghadirkan data akurat bagi Indonesia, bisa membantu penyelesaian konflik terkait dengan pertanahan di desa, dan membantu perencanaan pembangunan desa.

REDAKSI

Komentar