Pansus PPPK DPRD Kolut, Selamatkan 12 Bidan Pendidik Hingga Menerima SK PPPK

Pansus PPPK DPRD Kolut, Selamatkan 12 Bidan Pendidik Hingga Menerima SK PPPK
Ketua DPRD Kolut, Buhari Djumas menyerahkan SK Ke Nakes Bidan Pendidik yang diluluskan kembali oleh Menpan RB

TEGAS.CO,. KOLAKA UTARA – Panitia Khusus (Pansus) PPPK DPRD Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelamatkan 12 dari 24 Honorer Nakes Bidan Pendidikan yang dibatalkan kelulusan PPPK penerimaan tahun 2023 lalu oleh Menpan RB. Sementara 12 honorer Nakes dan 5 Honorer dinsos Masih menunggu hasil Rapat DPR RI komisi 9 di Jakarta.

Sekda Kolut, Dr. Taupiq Sonda, S.P,. M.M, mengatakan, SK 12 Honorer Nakes bersama dengan 549 Pegawai PPPK lainnya kami Terima langsung dan penyerahan SK bersamaan Hari Otonomi Daerah yang ke XXVIII di Lapangan Aspirasi depan Kantor Bupati, Kamis (25/4/2024).

Iklan ARS

“SK sudah diserahkan semuanya usai upacara Hari Otonomi Daerah,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kolut, Buhari Djumas, S.Kel.M.Si, mengatakan, alhamdulillah Honorer Nakes sudah 12 orang yang di luluskan dari 24 orang. Nakes yang dibatalkan kelulusannya oleh Menpan RB termaksud 2 orang Honorer Dinsos.

“Pansus DPRD mengupayakan 12 orang Tenaga Bidan Pendidik dan 5 orang pekerja sosial yang tersisa akan diikutsertakan dalam seleksi CPNS tahun 2024 dan menjadi prioritas,” ujar Buhari yang juga Sekertaris Partai Demokrat ini.

Beberapa hari yang lalu, Pansus di Undang Kemenkes dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk audiens.

“Menunggu Hasil RDP dari DPR RI, kami berharap dalam RDP nantinya 12 Honorer Nakes dan 5 Honorer Dinsos disetujui untuk menambah kuota Penerimaan PPPK di Tahun 2024 ini,” jelasnya.

12 Honorer Nakes Bidan Pendidik dan 5 orang honorer Dinsos sudah mengantongi nilai lebih tinggi 30 persen dan menjadi prioritas CPNS nantinya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPKSDM Kolut, Mawardi Hasan, ST, menjelaskan 12 orang Tenaga Bidan Pendidik kesehatan dan 5 orang pekerja sosial akan diakomodir pada pendaftaran CPNS yang akan segera dilakukan.

Tambah Mawardi Hasan, pihaknya akan mengajukan usulan kuota tambahan khusus ke Kemenpan RB untuk D4 bidan pendidik dan 5 kuota untuk D4 pekerja sosial Dinsos. tahun ini tidak ada penerimaan kesehatan, walaupun Penerimaan CPNS di tahun ini tidak ada penerimaan PPPK.

“Penambahan Kuota D4 pekerja sosial nantinya, kami tidak akan menerima pelamar lain dan kami akan umumkan
bahwa kuota tersebut khusus untuk yang tertunda, termasuk tenaga kesehatan jika kami diberikan tambahan kuota,” tegasnya.

 

Laporan : IS

Editor : Dion

Komentar