TEGAS.CO,. BAUBAU – Menjelang satu tahun sejak dilantik 24 September 2023, Pj Wali Kota Baubau Dr. H. Muh Rasman Manafi, SP, M.Si memberikan pengarahan pada upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman upacara kantor Wali Kota Baubau, Selasa (17/9/2024).
Rasman Manafi menyampaikan terima kasih kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau yang telah bersama-sama bekerja di Pemerintah Kota Baubau, yang sebentar lagi tidak sampai dua mingguan sudah berakhir. Dan selanjutnya akan menunggu putusan oleh Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Koordinator Kemaritiman Investasi selaku institusi asal.
Namun demikian, pihaknya sangat berharap apa yang sudah dikerjakan selama ini dapat tetap dilaksanakan dan dilanjutkan ASN.
”Pergantian pimpinan itu hal yang lumrah di setiap periode. Jadi sekali lagi saya berterima kasih karena ini tanggal 17 upacara Hari Kesadaran Nasional di periode satu tahun ini sehingga apresiasi selama ini hemat saya banyak yang signifikan telah terjadi perubahan dalam mengelola pemerintahan kita,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kota Baubau ini menambahkan, apa yang sudah ada hari ini dan telah dicapai terus di pertahankan dan terus di tingkatkan karena siapapun pemimpinnya pasti menginginkan membangun daerahnya dan didukung oleh ASN yang siap kerja.
”Sekali lagi terima kasih atas kerja bersamanya selama ini telah memahami tugas bersama dan saya yakin apa yang sudah di lakukan dapat di pertahankan dan semoga apa yang telah kita bangun ini menjadi patron untuk melangkah ke depan pada saat wali kota definitif nantinya. Selain itu juga saya mohon maaf apabila dalam masa jabatan saya selama 1 tahun ada sikap, pernyataan saya yang kurang baik, tidak tepat dan tidak sesuai dengan norma yang seharusnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya,” ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan sampai dengan evaluasi triwulan ke empat ada beberapa catatan yang perlu di perbaiki terus dan tiga hal yang menjadi perhatian itu. Pertama adalah terkait dengan perekonomian wilayah inflasi dan pertumbuhan serta pendapatan daerah. Yang kedua adalah realisasi anggaran yang masih selalu terlambat sesuai target dan pendapatan yang selalu tidak pernah tercapai sesuai target ini perlu dikoreksi kembali khusus kepada OPD yang terkait segera melakukan perbaikan-perbaikan terkait hal tersebut. Dan yang ketiga memang ada catatan khusus dari inspektorat ada mandatory spending yang harus disiapkan diangka 1 % dan setiap OPD Inspektorat selalu mendorong pencapaian itu karena apabila itu tidak disiapkan minimal 0,5 % maka berkontribusi negatif terhadap MCP dan target yang telah di tetapkan oleh Provinsi Sultra, minimal berada di atas 0,5% alokasi yang disiapkan.
Laporan : JSR
Editor : Dion
Komentar