KENDARI, CORONGSULTRA.COM – Salah satu program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah pencegahan stunting pada 1000 Hari Pertama Pelahiran.
Kepala Dinas P3APPKB Sultra Abdul Rahim Rahim menyampaikan bahwa untuk mengoptimalkan pencegahan stunting, pihaknya berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Kegiatan tersebut mereka lakukan karena selama ini review dan evaluasi 1000 hari pertama kelahiran antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota hampir tidak ada sama sekali.
“Review dan evaluasi 1000 hari pertama kelahiran selama ini koordinasi dan komunikasi kita dari Dinas P3APPKB Sultra dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama ini hampir tidak ada komunikasi dan sinergi dengan P3APPKB tingkat Kabupaten/Kota,” ucapnya ketika ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (6/12/2024).
Abdul Rahim mengatakan, Dinas P3APPKB Sultra perlu mengambil langkah-langkah untuk kembali membangun sinergi dan komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota.
“Kami merasa perlu untuk mengambil langkah untuk bangun sinergi dan komunikasi dengan dinas P3APPKB Kabupaten kota. Selama ini kita jalan masing-masing,” ujarnya.
Olehnya itu beberapa hari kemarin mereka menggelar koordinasi sinkronisasi daya stunting di Kabupaten/Kota
“Kegiatan kemarin disamping bangun silaturahmi kita juga diskusi jan tentang langkah-langkah yang telah dan aman dilakukan oleh Kabupaten/Kota terkait 1000 hari kelahiran atau stunting,” katanya.
Abdul Rahim menyebutkan bahwa kegiatan tersebut sbelumnya sudah digelar Buton Selatan (Busel) Kota Baubau, Buton Tengah (Buteng), dan Buton. Dan yang kemarin di Konawe, Bombana, Kolaka, Kolaka, Kolaka Utara
“Ada 17 Kabupaten/Kota tetapi ada berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran dan waktu maka yang baru kita jangkau baru 8 Kabupaten/Kota,” ungkapnya.
Dia menjelaskan kenapa memilih daerah kepulauan, Abdul Rahim mengatakan, ada pertimbangan di wilayah daerah kepulauan angka stuntingnya tinggi.
“InsyaAllah tahun depan akan kita lakukan lagi dan kira harap tahun depan ada rakor pengendalian penduduk,” jelasnya.
Melalui kegiatan dimaksud, Abdul Rahim berharap Pemerintah Kabupaten/Kota bisa menyampaikan komitmen mereka dan rencana kegiatan pencegahan stunting tahun 2025.
Redaksi
Komentar