TEGAS.CO, KENDARI – Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) mengundang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Pembangunan setempat dalam rangka koordinasi program pembangunan Provinsi Sultra pasca Pilkada 2024.
Rapat kerja digelar di ruang rapat DPRD dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sulaeha Sanusi didampingi sejumlah anggota komisi, Kamis (9/1/2025).
Kepala Bappeda Sultra diwakili Sekretaris Wa Ode Muslihatun menjelaskan, tugas Bappeda sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan nasional.
“Kami mengumpulkan data dan informasi RKPD yang akan di Musrenbangkan. Kami bawa informasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan kita dengar program pembangunan Kabupaten/Kota dan kemudian dibawa ke Musrenbang Provinsi,” jelasnya.
Kendati demikian, Muslihatun mengatakan, rencana pembangunan pada pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi disesuaikan kemampuan keuangan daerah dan proyeksi indikator makro tahun 2026.
“Kemudian kita bawa ke Musrenbang tingkat nasional untuk dilihat kesesuaian di daerah,” ujarnya.
Terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) pasca pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra bulan November 2024. Anggota Komisi III DPRD Sultra Suwandi Andi mengungkapkan, berdasarkan informasi berita di media kalaau pelantikan kepala daerah terpilih diundur bulan Maret 2025.
Menurutnya tahun ini RPJMD Sultra mulai jalan disusul dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun anggaran 2025. Sedangkan RPJMD akan ada perubahan guna menyusaikan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih.
Muslihatun menjawab bahwa RPJMD adalah salah satu dokumen rujukan pembangunan Provinsi Sultra tahun 2025-2030 dan mengakomodir visi misi kepala daerah terpilih yang disesuaikan RPJMD yang sudah ditetapkan dan disinergikan pada rencana pembangunan nasional.
“Karena belum dilantik kami tunggu mereka dilantik,” katanya.
Mas’ud
Komentar