TEGAS.CO, KENDARI, — Aliansi Keluarga besar mahasiswa (KBM) Fakultas Teknik (FT) Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan perwakilan rakyat dewan (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran terkait inpres nomor 1 tahun 2025 tentantang eveaiensi anggaran.
Massa aksi menyampaikan enam poin tuntutan yang menyoroti efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan dosen, serta transparansi anggaran pemerintah, Rabu (19/2/2025).
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi keluarga KBM Fakultas Teknik UHO menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai mengancam masa depan bangsa.
Mereka juga menuntut hak-hak dosen, termasuk tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN, serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Selain itu, aliansi ini meminta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis yang dinilai kurang efektif dan transparan.
Menteri Pergerakan BEM FT UHO, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan sangat merugikan masyarakat.
Ia juga menyoroti pemangkasan kuota beasiswa yang dapat menghambat akses pendidikan bagi mahasiswa baru.
“Kami menolak kebijakan efisiensi anggaran yang mengorbankan dua sektor vital, yaitu pendidikan dan kesehatan. Pemangkasan anggaran ini dapat berdampak serius terhadap kualitas pendidikan, riset, dan kesejahteraan akademisi,” ujar Wahyu.
Aksi ini juga menuntut evaluasi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta transparansi dalam alokasi anggaran kementerian tertentu.
Mereka berharap kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menanggapi aksi tersebut, Sekertaris DPRD Sulawesi Tenggara, Andi Raja mengatakan akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan DPRD dan selanjutnya ke pemerintah pusat.
“Kami hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi ini ke DPRD. Selanjutnya, keputusan ada di tangan para anggota dewan,” ujar Sekwan DPRD Sultra, Andi Raja dihadapan massa aksi.
Meski telah disampaikan akan diteruskan ke pimpinan DPRD Sultra, namun massa meminta agar ada surat yang menjadi pegangan bahwa aspirasi mereka diakomodir
PENULIS : Amran solasi
PUBLISEHER: Mas’ud
Komentar