JAKARTA., TEGAS.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M. A., Ph. D mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah dalam APBD tahun 2025.
Surat edaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah, namun implementasinya di lapangan diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya, gerakan penolakan oleh mahasiswa dari berbagai universitas.
Surat edaran ini mewajibkan pembatasan berbagai jenis pengeluaran, seperti belanja seremonial, perjalanan dinas, honorarium, dan belanja pendukung tanpa output terukur. Alokasi anggaran juga diprioritaskan untuk target kinerja pelayanan publik.
Namun, langkah efisiensi ini memunculkan pertanyaan kritis. Misalnya, pengurangan 50% belanja perjalanan dinas berpotensi menghambat efektivitas kerja pemerintah daerah, terutama untuk koordinasi proyek penting. Pembatasan honorarium juga bisa menurunkan motivasi tenaga ahli.
Fokus pada target kinerja pelayanan publik merupakan langkah positif, tetapi pengawasan ketat diperlukan untuk menghindari formalitas semata dan memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Tantangan terbesar terletak pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efisien. Resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pengawasan ketat menjadi kendala utama.
Meskipun demikian, surat edaran ini memiliki potensi untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Kunci keberhasilannya terletak pada komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan.
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting untuk mencegah penyimpangan. Efisiensi APBD 2025 harus menjadi langkah nyata menuju pembangunan yang berkelanjutan.
2025_SALINAN SE MENDAGRI EFESIENSI APBD
MAS’UD
Komentar