TEGAS.CO., SULAWESI TENGGARA – Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. RKP akan mengusung tema Peningkatan infrastruktur antar wilayah regional Sulawesi untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta berdaya saing.
Terdapat tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023, yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas, ekonomi hijau, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.
Untuk menjalankan RKP tahun 2023 yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Enam Pemerintah Daerah (Pemda) wilayah sulawesi yaitu Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Utara (Sulut), Gorontalo, dan Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Forum Pra Musrenbang Regional Sulawesi.
Kegiatan tersebut dipusatkan di salah satu hotel kota Kendari, Provinsi Sultra, beberapa waktu lalu yang dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-sulawesi secara langsung maupun virtual.
Dalam forum pra musrenbang itu diusulkan program strategis pembangunan regional sulawesi diantaranya, pertama, target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dari pemerintah pusat terhadap pulau sulawesi, namun tidak didukung proyek prioritas nasional.
Kedua, belum optimalnya infrastruktur konektivitas wilayah dan jaringan transportasi utama trans sulawesi yang menghubungkan kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan.
Ketiga, belum optimalnya transformasi digital layanan public dan Keempat, prevalensi stunting masih tinggi di wilayah sulawesi.
Kepala Bappeda Sultra, Robert menjelaskan, pada target pertumbuhan ekonomi, angka-angka yang dibentuk secara agregat pemerintah pusat untuk enam provinsi yang ada di sulawesi, dari hasil diskusi beberapa waktu lalu mereka menilai sangat berat mencapai target yang ditetapkan.
“Sehingga pada pertemuan ini perlu kita diskusikan nanti pada Musrenbang nasional, saya pikir ini akan menjadi bahan diskusi kita bersama,” kata Robert.
Dari target RKP ditetapkan pemerintah pusat, Robert berujar, Kontribusi untuk pulau sulawesi ditetapkan sebesar 7,1 sampai 7,8 persen. Artinya angka ini menurutnya memang membutuhkan suatu energi tambahan untuk mencapai angka tersebut.
“Karena sekadar gambaran untuk wilayah Sulawesi Tenggara saat ini tahun 2021 kita baru mencapai di angka 4,1 persen sekian, artinya kalau tumbuh di atas angka 4 persen sekian minimal rata-rata di wilayah sulawesi harus mencapai angka kurang lebih 7 persen,” tuturnya.
Robert menambahkan, target 7 persen sekian target capaian pertumbuhan ekonomi makro sepertinya berat untuk Provinsi Sultra, karena baru mencapai angka 4,1 persen dan sumber-sumber pertumbuhan (ekonomi) masih sifatnya potensi yang belum bisa dikembangkan secara ril di lapangan.
“Memang banyak potensi di sini tetapi memang harus perlu ada intervensi (pihak) lain terkait mengembangkan sumber-sumber baru,” ujar Robert.
Untuk menggali sumber-sumber ekonomi baru di Sultra, Robert bilang mereka berencana bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sultra.
Sedangkan di sektor infrastruktur konektivitas wilayah sulawesi yang belum optimal. Robert mengatakan, mereka mengusulkan pembangunan jalan menghubungkan 18 pulau tertinggal, terluar, dan terdepan melalui pembangunan trans sulawesi, jalan tengah, lintas tengah, dan tenggara sulawesi.
“Pengembangan Bandara Halu Oleo di Konawe Selatan, Bandara Betoambari di Baubau, Bandara Matahora di Wakatobi, dan pembangunan bandara Kolaka Utara,” ucap Robert.
Untuk mengoptimalkan transformasi digital layanan publik di pemerintah daerah (Pemda) regional sulawesi. Robert berujar harus dibangun infrastruktur teknologi informasi komunikasi untuk mendukung transformasi digital melalui penyediaan layanan Internet cepat (Generasi Lima atau 5G).
“Ini untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan, terutama pada kawasan prioritas pariwisata dan pemerintahan,” ujar Robert.
Prevalensi stunting, Robert menuturkan, dicanangkan program percepatan penurunan kematian ibu melahirkan dan stunting pada anak melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam penilaian kinerja penanganan stunting, peningkatan kesertaan KB, peningkatan kapasitas Sistem Penyedia Air Minum (SPAM), dan pembangunannya SPAM.
REDAKSI
Komentar