TEGAS.CO., BUTON SELATAN – Polemik Pj di Buton Selatan (Busel), masih saja berlanjut.
Penunjukkan La Ode Budiman sebagai Pj Bupati Busel mendapatkan tentangan dari masyarakat.
Sejak senin, para pemuda berdemonstrasi di kantor DPRD dan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Buton Selatan.
Spanduk “Tolak Rezim Politik Dinasti di Buton Selatan, #Haus Kekuasaan”, mereka bentangkan di depan rujab Bupati Busel.
Gubernur Ali Mazi sendiri sampai rabu kemarin belum melantik, dan mendapat dukungan dari DPRD Sulawesi Tenggara agar mempertanyakan ke Kemendagri.
Dari DPRD Busel sendiri, sudah ada 10 anggota yang menandatangani mendukung aspirasi menolak PJ Bupati dari Sekda tersebut.
Ir. La Ode Budi, tokoh masyarakat Buton Selatan di Jakarta, ketika ditanyakan apa penyebab utama protes dari masyarakat yang begitu bergelombang, menjelaskan :
“Kriteria Mendagri dan orang yang ditunjuk, tidak sambung. Profesional dan tidak konflik kepentingan terhadap elit daerah, katanya. Justru sebaliknya, PJ dari sekda memperkuat penguasaan daerah oleh satu keluarga. Jangankan kadis dari keluarga Bupati, bahkan ketua KONI dan Karang Taruna, anak,” jelas Ir. La Ode Budi.
Melalui surat terbukanya kepada para anggota DPRD, Ir. La Ode Budi, menjelaskan bahwa tidak efektifnya pengawasan pemerintah oleh Dewan selama ini karena dominannya keluarga di semua jabatan strategis. Bupati dan Ketua DPRD adik kakak.
Diharap dewan sungguh berjuang agar PJ yang ditunjuk tidak terkait dengan keluarga Bupati lama.
Menurutnya, PJ adalah kesempatan hadirnya era baru tata kelola yang jauh lebih baik dalam pengelolaan daerah di Busel.
Bupati, para kadis dan ketua DPRD dalam satu keluarga, nyata merugikan rakyat.
“Coba pikir pelantikan tiada akhir, tidak ada suara ketua DPRD.
Begitu juga mau bangun bandara di kadatua, biaya studinya begitu besar, padahal belum ada industri perikanan disana. Siapa yang mau bayar biaya operasional bandaranya. Bahkan rumah sakit, fisiknya saja belum tuntas,” papar Ir. La Ode Budi.
Menurutnya lagi, masalah seleksi terbuka Sekda dimana La Ode Budiman terpilih, masih bermasalah. Dirjen Otda, atas nama Mendagri bahkan telah mengirim surat kepada Gubernur Sultra untuk dievaluasi. Hasil akhir evaluasi tersebut belum ada sampai hari ini.
“Pelaksanaan selter sekda Busel ini masih diperiksa oleh Ombudsman RI dan kantor Menkopolhukam. Nyata kecurangannya,” jelas Ir. La Ode Budi menutup pembicaraan.
REPORTER: JSR
PUBLISHER: TEGAS.CO
Komentar