TEGAS.CO,. SULAWESI TENGGARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadakan Rapat Teknis Pengendalian Inflasi Daerah yang membahas langkah-langkah strategis penanganan inflasi Sultra.
Pertemuan itu dilaksanakan di Rumah Jabatan (Rujab) Sekda Sultra. Senin (23/1/2023)
Turut hadir Inspektur Sultra, Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Kadis Hortikultura, Kadis Perhubungan, Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan, Kadis Sosial, Kadis Koperasi dan UMKM, Kadis Kominfo, Kepala Biro (Karo) Perekonomian Setda Sultra, Karo Pemerintahan Setda Sultra, Sekretaris Bappeda, Sekretaris Dinas (Sekdis) Ketahanan Pangan, Sekdis ESDM serta pejabat terkait.
Pada Desember 2022, Sultra mengalami inflasi sebesar 0,75%. Angka itu lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya mencapai 0,34%, dan juga lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 0,22%. Oleh karena itu, Sultra menjadi provinsi dengan realisasi inflasi tertinggi ke dua se-nasional setelah Sumatera Barat.
Komoditas Penyumbang inflasi pada Desember di Sultra 7, 39% yang paling tertinggi inflasinya Kota Kendari 7,11% dan Kota Bau-bau sebesar 8,35%.
Ada beberapa faktor inflasi antara lain, harga yang diatur oleh pemerintah seperti tiket angkutan udara, dan cukai rokok. Dari sisi pangan ada beberapa kenaikan inflasi terutama beras, bawang merah selebihnya ikan.
Kadis Perindag Sultra, Sitti Saleha menjelaskan, terjadinya inflasi dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun adalah transportasi dan bahan komoditas holtikultural seperti cabai, cabai rawit, cabai keriting dan bawang merah.
“Karna ini kita dapatkan dari pasokan Bima dan Sulawesi Selatan,” katanya.
Sitti Saleha berharap agar Dinas Perkebunan Sultra tidak perlu lagi memasok bahan-bahan tersebut Sulawesi Selatan, karena masih banyaknya lahan tidur yang dapat dimanfaatkan.
Di tempat yang sama, Sekdis ESDM memaparkan, pada 2022 pihaknya mengadakan bantuan token listrik pada 6 (enam) kabupaten yang diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Diantaranya, Kota Kendari, Baubau, Buton, Konawe Selatan, Muna dan Kolaka yang sempat di pantau sekitar 3.052 UMKM terealisasi,” papar Sekdis.
Diakhir rapat, Sekda menyimpulkan bahwa perlunya dibuat posko Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan
“Sehingga masing-masing OPD menugaskan satu atau dua orang setiap hari aktif di satgas tersebut,” ucap Sekda
Komentar