TEGAS.CO., KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) bakal membentuk Satuan tugas (Satgas) Ketahanan Pangan guna mengendalikan inflasi daerah.
Pembentukan satgas diputuskan dalam rapat teknis pengendalian inflasi daerah yang digelar di rumah jabatan (Rujab) Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Senin (23/1/2023).
Satgas Ketahanan Pangan dipimpin Sekda Sultra Asrun Lio, dan sekretariat bertempat di aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sultra sehingga masing-masing OPD menugaskan satu atau dua orang setiap hari aktif di satgas tersebut.tutupnya
Sekda Sultra Asrun Lio menjelaskan, berdasarkan instruksi Gubernur Sultra Ali Mazi, dirinya mengambil langkah cepat dan tepat dengan mengumpulkan seluruh tim Satgas TPID dan satgas pangan untuk untuk mengikuti rapat teknis yang dimaksud.
Provinsi Sultra pada bulan Desember 2022 mengalami inflasi sebesar 0,75 persen, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 0,34 persen dari inflasi nasional 0,22 persen.
Sekda mengungkapkan, komoditas penyumbang inflasi bulan Desember 2022 di Sultra 7, 39 persen, yang paling tertinggi inflasinya Kota Kendari 7,11 persen dan Kota Bau-bau sebesar 8,35 persen.
Ada beberapa faktor inflasi antara lain harga yang diatur oleh pemerintah seperti tiket angkutan udara, cukai rokok. Dari sisi Pangan ada beberapa kenaikan inflasi terutamanya beras, bawang merah, selebihnya ikan selalu inflasi dari bulan ke bulan menurut laporan BPS tahun 2022 juga ambil adil dalam inflasi.
“Sultra keadaan aman kita lihat dari neraca bahwa beras kita aman selama 3-6 bulan kedepan kemudian jangung, bawang merah, selebihnya posisinya aman. Untuk Beras kenaikan inflasi terutamanya di daerah Buton Tengah kami pantau harganya Rp 13.000 ribu, dan susul Wakatobi Rp 12.500 ribu,” kata Sekda.
Sementara itu, Kepala Perindag Sultra Siti Saleha menjelaskan, terjadinya inflasi dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun adalah transportasi dan bahan komoditas holtikultural yaitu cabai, cabai rawit, cabai keriting kemudian bawang merah.
“Karena ini kita dapatkan dari pasokan Bima dan Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Siti Saleha juga memberikan arahan kepada Dinas Perkebunan Sultra tidak perlu tergantung pasokan dari Sulawesi Selatan masih banyak lahan tidur.
Sedangkan Dinas ESDM Sultra menjelaskan terkait penanganan inflasi tahun 2022 mengadakan bantuan token listrik kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ada 6 (enam) Kab/Kota yaitu Kota Kendari, Kota Bau-bau, Buton, Konawe Selatan, Muna dan Kolaka yang sempat di pantau sekitar 3.052 UMKM terealisasi.
Rapat teknis pengendalian inflasi daerah dihadiri Kadis Holtikultural Sultra, Kadis Perhubungan Sultra, Kadis Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Kadis Sosial Sultra, Kadis Koperasi dan UMKM.
Kadis Kominfo Sultra, Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Sultra, Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Sultra, Sekretaris BAPPEDA, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sekretaris Dinas ESDM dan pejabat terkait.
REDAKSI