TEGAS.CO., KENDARI – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan acara Kampanye Percepatan Penurunan Stunting (KPPS) bersama TNI-POLRI dan mitra strategis lainnya, di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (27/2/2023).
Dalam kegiatan tersebut BKKBN menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Ridwan Badallah.
Di kesempatan itu Ridwan menjelaskan materi dengan tema “Peran dan Strategis Diskominfo Provinsi Sultra Dalam Penyebarluasan Informasi Percepatan Penurunan Stunting di Sultra”.
Ridwan menyebutkan, ada delapan persoalan terkait stunting yaitu perbedaan Data Stunting (pemerintah dan perguruan tinggi), tidak tahu/apatis terhadap kondisi stunting, akses informasi di era Distrupsion, infrastruktur TIK belum merata, media sebagai pilar penyebarluasan informasi belum maksimal.
“Pelaku usaha belum hadir, masyarakat belum terdedukasi dengan baik dan benar, dan pemerintah belum hadir sepenuhnya,” tuturnya.
Dia mengatakan, persoalan stunting diperlukan solusi yaitu integrasi dan berbagai pakai data, media pemerintah, TNI/Polri berperan sentral dan infrastruktur TIK belum merata.
Terkait penyebaran informasi stunting, Ridwan mengatakan, di Dinas Kominfo Sultra ada Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Transformasi Digital, Statistik sebagai Wali Data, Integrasi Data, dan berbagai pakai menuju SDI dan Persandian tugasnya mengamankan cyber dan data security, mitigasi serta security.
Sementara narasumber lainnya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra, Sarjono mengatakan, dibutuhkan penyebaran informasi yang terukur dan masif melalui saluran media arus utama sebagai patronnya.
Meski BKKBN sebagai pemegang kendali atau penanggungjawab utama dalam percepatan penurunan stunting, namun ujar Sarjono, dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara Pentahelix.
“Pentahelix yang di dalamnya melibatkan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, perguruan tinggi sebagai lumbung akademisi, kelompok masyarakat, dunia usaha sebagai pendorong untuk menghasilkan nilai tambah, dan pers sebagai corong informasinya,” ujar Sarjono.
Di tempat yang sama, Kepala BKKBN Sultra, Asmar mengungkapkan, masalah stunting menjadi isu nasional bahkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Presiden RI Joko Widodo pada saat itu.
Dia mengatakan, BKKBN tidak dapat bekerja sendiri harus bersama-sama TNI/Polri/Mitra dengan wartawan untuk menginformasikan kepada masyarakat.
“Sebagai corong ke masyarakat menyampaikan informasi-informasi tentang bagaimana upaya-upaya pencegahan stunting, terutama bagaimana mereka bisa calon ibu yang baru menikah perlu mempersiapkan diri sebelum hamil dan ketika hamil harus mempersiapkan diri dalam kondisi hamil tidak ada stunting baru,” jelasnya.
REDAKSI
Komentar