TEGAS.CO., KENDARI – Bersama kepala daerah se-Indonesia, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi hadir pada upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-27 Tahun yang digelar di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Sabtu (29/4/2023).
Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta dihadiri pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Selain Gubernur Sultra, juga hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Asrun Lio, Bupati Wakatobi Haliana, Bupati Kabupaten Konawe Kery Saiful Konggoasa, Pj. Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu, Pj. Bupati Bombana Burhanuddin, Pj. Bupati Buton Tengah Muhammad Yusup, Pj. Bupati Kolaka Utara Parinringi, Pj Bupati Buton Selatan La Ode Budiman serta Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sultra Muliadi.
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Sulsel, terkhusus Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto beserta jajarannya atas pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya acara ini salah satu momentum upacara yang terbesar yang di hadiri kepala daerah.
“Dihadiri lebih dari 70 persen kepala daerah dari seluruh Indonesia. Ini mungkin momentum upacara terbesar yang dihadiri kepala daerah,” ucapnya.
Tito menjelaskan, perayaan Otonomi Daerah memperingati sistem perubahan di masa Orde Baru ke sistem desentralistik, di mana sebagian besar kewenangan dari pusat diserahkan kepada kepala daerah.
Urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, urusan pemerintahan absolut yaitu dibuat dan dijalankan pemerintah pusat seperti keamanan, pertahanan, agama politik luar negeri. Kedua, urusan pemerintahan konkruen yaitu dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, urusan pemerintahan umum yaitu dibuat pemerintah pusat dan dijalankan pemerintah daerah.
“Nah inilah yang disebut sebagai otonomi daerah, daerah yang lebih otonom, daerah yang memiliki kewenangan yang lebih luas dibanding dengan yang sebelumnya pasca Orde Baru sebelum Reformasi, maka sistem pemerintahan di Indonesia berubah dari sentralistik menjadi desentralistik,” jelasnya.
Tito berharap kepada kepala daerah yang diberi kewenangan untuk terus berkreasi sesuai dengan karakteristik khas daerahnya masing-masing.
Akhir sambutannya, Tito mengucapakan, terima kasih kepada penerima penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) atas daerah yang terpilih berprestasi tertinggi secara nasional.
“Mudah-mudahan pengharagaan ini agar dapat makin memotivasi semangat kita untuk terus melaksanakan tugas sesuai sistem pemerintahan otonomi daerah yang ada,” pungkasnya.
Pada Peringatan hari otonomi daerah yang ke-27 ini, diumumkannya hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2023.
Menariknya, hasil EPPD tahun 2022 kali, daerah dari Sultra yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe masuk sepuluh Kabupaten berprestasi tertinggi secara nasional, menempati peringkat ke -9 dengan skor 3,532 status kinerja tinggi. Sementara itu, Kota terbaik pertama ditempati Kabupaten Banyuwangi disusul Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Badung menempati peringkat kedua dan ketiga.
REDAKSI
Komentar