TEGAS.CO., KOLAKA UTARA – Komisi VII DPR RI mengusulkan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) secara gratis dari pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). BPBL yang direncanakan 1.000 titik di Kolaka Utara, rampung tahun 2024 ini. yang mengutamakan masyarakat tidak mampu dengan bantuan pasang baru Listrik daya 900 VA.
Komisi VII DPR RI bertagline, Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Tentang Energi, sudah terimplementasikan antaranya, mesin konversi dari bensin ke gas, Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), dan Reskuker. Untuk mempercepat dan tepat sasaran pencapaian Program di bidang Energi, Anggota Komisi VII DPR RI, Rusda Mahmud, langsung kunjungan kerja di rumah warga yang diberi bantuan BPBL di desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat pagi (06/09/2024).
Anggota Komisi VII DPR RI, Rusda Mahmud mengatakan, ada 1.000 titik BPBL di Kolut, sampai September 2024 ini sudah terpasang 341 rumah warga yang tadinya gelap gulita, kini sudah terang menderang disudut desa.
“Ini adalah, Aspirasi masyarakat yang dibawanya di parlemen dan disetujui oleh pemerintah pusat,”. Ungkap Rusda Mahmud anggota DPR RI sebentar Lagi dilantik Dua Periode Ini.
BPBL merupakan bentuk pengabdian kepada Masyarakat Kolut, sebagai putra daerah menjadi perwakilan Sultra terkhusus Kolaka Utara. Ungkap Rusda Mahmud Mantan Bupati Kolut Dua Periode Ini.
“Masih banyak aspirasi masyarakat yang berupaya untuk kita wujudkan tentunya. Seperti mesin konversi dari BBM ke gas, dan juga termasuk perluasan penerima BPBL ini,” ujar Rusda Mahmud.
Rusda Mahmud meminta kepihak PLN untuk melakukan penggantian tiang PLN dari Kayu maupun dari bambu, dan melakukan perbaikan kabel PLN yang kurang rapi. BPBL Untuk di Kolaka Utara, tersebar di masing-masing Kecamatan Katoi, Kodeoha, Lambai, Lasusua, Ngapa, Pakue, Porehu, Rante Angin, Tiwu, Tolala, Watunohu, dan Kecamatan Wawo.
Kementrian ESDM sendiri menunjuk PT PLN (Persero) sebagai pelaksana BPBL tersebut dalam hal pemadanan data dan validasi calon penerima BPBL, termasuk pemasangan instalasi listrik, pemeriksaan dan pemberian Sertifikat Laik Operasi (SLO) dalam paket program bantuan.
GM PLN Sulselrabar, Budiono mengatakan, penerima manfaat harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
Kriteria pertama, telah tercatat di Kemensos, kedua berada di lokasi terluar, terdepan, tertinggal (3T), di wilayah penerima sudah tersedia jaringan listrik, dan tentunya telah tervalidasi di pemerintah setempat.
“Ini yang menerima manfaat wajib memenuhi kriteria tersebut. Jadi kita pastikan bantuan ini benar-benar tepat sasaran,” tutur Budiono di lokasi pemasangan listrik baru, Desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Laporan : IS
Publisher : Redaksi
Komentar