tegas.co., KONKEP, SULTRA – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara (Sultra) akan melaksanakan pagelaran pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa (PilKades) serentak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Konkep, Jamhur Umirlan S.Pd, mengatakan, Persiapan dalam hal Pemilihan kades serentak sudah 100 persen, baik dari sisi administrasi, keamanan dan logistik yang siap tersalurkan.
“Hari ini logistic pilkades siap didistribusi ke desa yang akan melakukan pemilihan”. Kata Jamhur saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/10/2017).
Jamhur mengatakan, 155 personil aparat kepolisian yang terbagi dari Polresta Kendari dan 3 Polsek di Konkep telah dikerahkan untuk pengamanan pemilihan di 60 desa tersebut.
“Kalau keamanan sudah dikerahkan sebanyak 155 anggota polisi dari polres dan personi Polsek di Wawonii untuk melakukan pengamanan pemilihan di 60 desa.” Tambahnya.
“Proses Pilkades serentak telah ada ketentuanya, dari pemilihan, perhitungan surat suara, pembuatan laporan perolehan suara seperti apa perkembangannya, perolehan suara itu, apakah ada terjadi seri atau apa bila ada ketentuan pemenang, itulah yang di buatkan berita acara oleh PPKD, setelah itu di serahkan BPD, Camat, lalu diteruskan kepada Bupati laporan itu,” Ujarnya.
Mekanisme jika terjadi seri dalam pemilihan, ada di dalam perbub nomor 5 tahun 2017, pasal 47, ayat 12 mengatur, yaitu jika terjadi seri makanya semua kotak suara ini di bagi jadi 3 dusun, jadi disitu diambil dusun terbanyak untuk menentukan pemenang, dan ayat berikutnya jika terjadi belum adanya kata sepakat disitu, maka batas 20 hari ada kewenangan bupati untuk melakukan peninjauan kembali,”Imbuhnya.
Anggaran pemilihan setelah perubahan hanya Rp571 juta dan itu secara keseluruhan dari honor PPKD, Logistik serta keamanan.
“Pola silang akan dilakukan oleh masing-masing SKPD agar turut ikut mengambil bagian pengawasan pilkades bersama BPD di desa masing-masing,”Ucapnya.
Kadis DPMD berharap, agar pelaksanaan pilkades serentak Selasa (10/10/2017) besok yang merupakan sejarah pertama dalam penyelenggaraan pemerintah setelah DOB, agar sukses prosesnya, sukses hasilnya, tidak ada konflik yang terjadi di masyarakat atau di desa-desa, pada akhirnya semua menerima hasil yang baik dan benar, tidak ada persoalan dan gugatan-gugatan paska pilkades.
I R F A N
PUBLISHER : MAS’UD