Wacana kenaikan Iuran BPJS Kesehatan menjadi dua kali lipat, yang akan diberlakukan awal Januari tahun 2020. Wacana ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tentu saja lebih banyak yang menyatakan penolakannya dibandingkan dengan pihak yang menyetujui.
Setiap manusia pasti menginginkan badan yang sehat dan jiwa berada dalam kondisi yang prima. Kebugaran menjadi dambaan setiap orang. Namun harapan itu sirna ketika mereka mendapati biaya kesehatan merangkak naik semakin mahal.
Terlebih, bagi peserta yang tergabung dalam BPJS kesehatan harus menanggung dua kali lipat dari pembayaran semula, dan ini sudah pasti akan memberatkan masyarakat yang telah ikut program BPJS Kesehatan.
Hal ini justru direspon oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ia mengatakan agar rakyat tidak manja, jika masyarakat dibiarkan, akan terbiasa tidak mementingkan kesehatan.
Dilansir dari (CNN Indonesia, 4/9/2019) Moeldoko tak ingin masyarakat beranganggapan sehat itu murah. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa sehat itu mahal dan perlu perjuangan. Lebih lanjut dia mengatakan “saya pikir semua masyarakat harus memahami itu (iuran BPJS Kesehatan naik), karena nanti, jangan mengembangkan sehat itu murah, nanti repot. Nanti orang menjadi sangat manja, gitu.Sehat itu perlu perjuangan, perlu olahraga, perlu mengurangi rokok “. Katanya di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu,4/9.
Alasan kenaikan tarif BPJS Kesehatan ini, dikarenakan untuk mengatasi defisitnya BPJS Kesehatan yang sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini. Kenaikan ini pula dikatakan sudah berdasarkan kalkulasi dan hitung-hitungan yang matang oleh pemerintah.
Disebabkan keuangan BPJS tak mencukupi, maka alternatif yang menjadi pilihan mereka adalah dengan menaikan iuran peserta. Untuk menutupi kekurangan itu.
Dengan dalih itu kemudian para pejabat dinegeri ini, saling menguatkan, backing-membacking dan bahu-membahudemi melancarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
Dukungan datang dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, menurutnya kenaikan tersebut sudah sejalan dengan apa yang disepakati oleh pemerintah dan DPR melalui Komisi IX dan XI (CNN Indonesia,4/9).
Tak hanya itu, bahkan Menko Perekonomian Sri Mulyani menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan menyusahkan masyarakat miskin. Justru pemerintah selalu berupaya membantu masyarakat kelompok kecil. Menurutnya pemerintah selama ini masih memperhatikan dan menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 150 juta orang yang masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (CNBC Indonesia, 9/9/2019).
Lebih lanjut, bagi masyarakat yang menganggap kenaikan iuran BPJS akan memberatkan. Dia menilai, itu tindakan yang salah. Karena selama ini pemerintah masih akan membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu.
Dari semua pernyataan ini, jelas menunjukan peran negara minim dalam memberikan pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan dibuat mahal dijadikan aset sebagai pemasukan negara.
Memakai pula dalih, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada rakyat. Ini namanya bukan peningkatan pelayanan kesehatan, namun lebih tepat disebut ‘pemalakan’ dan pemajakan yang keji kepada rakyat.
Apakah pemerintah tidak bisa berpikir? salah satu faktor defisitnya BPJS Kesehatan itu, karena masyarakat tak mampu lagi untuk membayar iuran tiap bulannya, dengan tarif awal saja, rakyat sudah banyak yang tak mampu.
Apalagi iurannnya dinaikan dua kali lipat, tidak menutup kemungkinan kebijakan ini akan bernasib sama seperti sebelumnya. Masyarakat di negeri ini setengah penduduknya memilki tingkat ekonomi dibawah kesejahteraan. Harusnya digratiskan, minimal harga pelayanan kesehatan dibuat murah. Bukan malah melakukan pemalakan yang zolim pada rakyatmu sendiri.
Alih-alih masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, justru prakteknya dilapangan, banyak peserta BPJS kurang mendapatkan pelayanan dengan baik, bahkan cenderung diabaikan dan terkesan diakhirkan pelayananya dibandingkan dengan peserta umum, ketika berurusan dengan pihak pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun Rumah Sakit.
Alasan kenaikan iuran BPJS tidak akan memberatkan rakyat, juga merupakan pernyataan yang miskin tanggung jawab, tidak berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan sepenuhnya pada masyarakat, terkesan setengah hati. Tidak benar-benar menuntaskan kesehatan masyarakat negeri ini. Seharusnya pemerintah memberikan jalan keluar, tidak melulu membebankan kepada rakyat.
Apakah tidak ada kebijakan lain, selain memalak rakyat atas nama penigkatan layanan kesehatan. Pemasukan negara dari sektor lainnya juga banyak (hasil alam melimpah, hasil laut banyak, hasil hutan pun tak kalah saing) kenapa tidak digunakan untuk anggaran pelayanan kesehatan?.
Bukankah para pejabat negara ini harusnya memberikan kemudahan pada rakyatnya, memberikan kemaslahatan, karena memang mereka digaji oleh rakyat untuk melayani kepentingan rakyat, termasuk dalam bidang kesehatan. Namun kebijakan yang dibuat justru merugikan pihak rakyat. Jika demikian kebijakan zolim ini apakah memihak kepada rakyat?
Jaminan akan kesehatan pada setiap rakyat adalah hak yang perlu dijamin dan sudah semestinya disediakan negara. Hal itu menjadi diabaikan, bahkan cenderung dijadikan mafia kapitalisasi sebagai ladang bisnis pemasukan pundi-pundi keuangan, masuk ke kantong-kantong pihak kapitalis.
Disisi lain, kenaikan BPJS justru disambut dengan kenaikan para gaji direktur BPJS ratusan juta, sudah begitu ditambah pula dengan insetif tahunan menyentuh 300 juta/tahun. Ironis kewajiban negara menyediakan sarana kesehatan, justru memalak rakyat, dibebankan kepada mereka dan wajib membayar dengan biaya yang mahal.
Dalam perjalanannya pun, tak tanggung-tanggung saking seriusnya pemerintah, akan memberikan warning dan mengingatkan rakyatnya, bagi yang telat atau terjadi tunggakan ketika membayar, pihaknya akan melakukan penagihan melalui aplikasi ‘What App’ (beritagar.id).
Pemalakan ini pun semakin menunjukan kejahatan sistem sekuler yang melahirkan pejabat negara berahlak buruk dan tak memiliki empati atas penderitaan rakyat. Mereka melepaskan tanggungjawab atas pengurusan rakyat.
Pelayanan Kesahatan dalam Islam
Dalam Islam, fungsi riayah (mengatur urusan umat) berjalan dengan baik. Penjagaan umat atas harta, jiwa, kehormatan, dan diseluruh bidang lainnya tidak luput dari perhatian negara. Penerapan sistem Islam akan menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat termasuk menjamin dalam bidang kesehatan dengan murah bahkan gratis.
Pelayanan kesehatan begitu mudah didapatkan oleh rakyat ketika mereka berobat. Tanpa kesulitan dan takut memikirkan biaya yang mahal, karena biaya kesehatan dalam negara Islam sangat murah, bahkan digratiskan.
Ketika Rasul telah mendirikan negara Islam di Madinah. Rasul yang sebagai kepala negara berhasil dengan tugasnya meriayah rakyatnya dengan predikat sukses. Suatu ketika Rasul pernah mengirimkan tabib (dokter) kepada rakyat yang sedang ditimpah suatu penyakit, bahkan diobati sampai sembuh tanpa biaya sepersenpun.
Pada masa Kekhalifahan Abasiyah, di Baghdad banyak lahir ilmuwan-ilmuwan Islam dalam bidang kesehatan. Negara mendorong para intelek untuk meneliti dan menemukan beragam cara pengobatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit.
Masyarakat eropa masih yang hidup dalam kegelapan saat itu, belum mempunyai teknologi untuk penyembuhan suatu penyakit. Ilmuwan Islam telah mampu menciptakan alat-alat bedah untuk menangani operasi. Adalah Abu Qosim Al-Zahrawi sang bapak bedah, sekaligus orang pertama menemukan operasi sesar yang sampai hari ini, karena jasanya itu masih dipraktikan diseluruh rumah sakit didunia.
Tak kalah saing, muncul pula ulama sekaliber Ibnu Sina yang terkenal dengan julukan bapak kesehatan modern. Ia telah banyak berjasa dalam bidang kesehatan dan menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita oleh umat Islam dan juga warga yang masuk dalam lindungan negara Islam.
Karena jasa itu, kitabnya Al-qanun menjadi rujukan wajib bagi mahasiswa kedokteran di seluruh Universitas Eropa sampai saat ini.
Penemuan hebat dikala itu, semua untuk kemaslahatan dan menjaga jiwa muslimin dari hal-hal yang dapat membayakan keselamatan dan jiwa mereka. Begitulah pelayanan kesehatan dalam Islam. Alhasil, semua bisa dirasakan rakyat negeri ini, jika Indonesia mau mengambil Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupan publik.Wallahu’alam.
SUMARNI
