Pemerintah bersama Komisis Pemilihan Umum (KPU) Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) menekan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2020.
NPHD dtanda tangani Bupati Abu Hasan dan Ketua KPU Butur, Hasruddin dan Ketua Bawaslu Butur, Hazimuddin di Gedung Rapat Setda, Senin (30/9/2019).
Bupati Butur, Abu Hasan mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai komitmen bersama, untuk menegakkan konsolidasi, membangun tata kehidupan politik yang sehat, untuk terus meningkatkan kualitas pemimpin daerah.
“Saya mengapresiasi kerja sama yang terbangun dalam rangka meningkatkan kesepahaman dan kesepakatan yang kita jalin,” ungkapnya.
Menurut Abu Hasan, pelaksanaan Pilkada yang berkualitas ditentukan oleh banyak variabel dan factor, antara lain peran pemda untuk memfasilitasi anggaran dan infrastruktur, terciptanya suasana yang kondusif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa Pilkada tidak identik dengan kekacauan tapi dengan ikhtiar untuk membangun tatanan daerah dan demokrasi yang lebih baik.
“Pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki komisioner KPU dan Bawaslu meyakinkan saya, bahwa ke depan akan lebih menghasilkan Pilkada yang lebih berkualitas dari sebelumnya,” katanya.
Abu Hasan menambahkan, hal yang tidak dilupakan adalah kesiapan sosial partisipasi masyarakat dari berbagai elemen yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pemberian informasi tentang pelaksanaan Pilkada nantinya.
“Kalau ini sudah dapat diwujudkan, kemungkinan hal-hal yang buruk selama Pilkada bisa kita minimalisir, hindari dan mencegah secara bersama-sama,” ucapnya.
Ketua PDIP Sultra ini berharap, KPU dan Bawaslu bekerja secara profesional, independen dan berintegritas sehingga Pilkada Butur menjadi berkualitas.
“Tak lupa saya berterima kasih kepada peserta yang hadir dan dukungan atas semua pihak agar Pilkada nanti berjalan dengan baik,” tuntas Abu Hasan.
SYP