Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Sekretaris Daerah Kota Kendari Hj. Nahwa Umar, SE. MM mengatakan program ini akan berhasil jika semua pemangku kepentingan mulai dari pimpinan daerah beserta perangkatnya, lembaga legislatif, aparat penegak hukum, media massa, lembaga masyarakat, dunia usaha, tokoh agama dan masyarakat, para orangtua, serta seluruh masyarakat Kota Kendari mendukung program ini.
“Mengapa peran media massa dibutuhkan dalam mewujudkan program ini? Karena media inilah yang bisa menjadi corong dari masyarakat dibawa ke pemerintah. Kita pemerintah mungkin hanya sekilas saja kita bisa tahu oh ini ada anak jalanan, ada anak sesungguhnya mereka bisa bersekolah seperti yang lain. Hal itu bisa kita kita ketahui melalui media, itulah mengapa media sangat penting bersama-sama dengan Pemerintah untuk mewujudkan program ini”, ungkapnya saat membuka rapat koordinasi untuk meningkatkan peran aktif media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan KLA yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari di Rumah Makan Hj. Titi Warkop Daeng Sija Kelurahan Korumba, Rabu (27/11).
Ia mengatakan Pemerintah Kota Kendari telah membuat beberapa kebijakan dan program untuk mengurangi jumlah anak jalanan seperti mengeluarkan Perda tentang Kota Layak Anak, membuat program Persaudaraan Madani, dan beberapa program lainnya.
Pemkot Kendari beberapa waktu lalu juga berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak, namun terkait penghargaan tersebut beliau menegaskan mewujudkan KLA ini bukan untuk semata-mata mendapatkan penghargaan saja, melainkan bagaimana mengintervensi anak-anak jalanan dan anak yang membutuhkan agar bisa tumbuh dan bersekolah seperti anak-anak lainnya.
Tim Redaksi