Bagaikan buah simalakama, dimakan bapak mati tidak dimakan ibu mati. Itu sekedar pepatah yang menggambarkan situasi yang dialami rakyat kecil yang pada saat ini yang terdampak Covid-19. Rakyat kecil yang terpaksa bekerja di luar rumah juga ada perasaan khawatir terpapar Covid-19, tapi sungguh dilema jika tidak bekerja anak istri dirumah mati kelaparan.
Dilansir Jabar Ekpres.com, rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyalurkan bantuan sebesar Rp 500 ribu per kepala keluarga (KK) bagi terdampak Covid-19 mengundang keresahan di tengah masyarakat. Contohnya Khoirul Anam 48 tahun, salah satu warga Cileunyi Kabupaten Bandung ini mengaku khawatir tidak terdata sebagai penerima bantuan tersebut. Dirinya yang berprofesi sebagai tukang ojek pangakalan (opang) meminta pemerintah lebih valid dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran. Khoirul mengaku sejak adanya Covid-19 dan diberlakukannya social distancing (jaga jarak) pendapatannya untuk menarik penumpang bisa dikatakan sepi sehingga sangat berdampak sekali terhadap kebutuhan sehari-hari.
Khoirul dan para opang lainnya berharap bantuan dari Pemprov Jabar jangan sampai salah sasaran. Karena para opang ini mengaku sejak adanya Covid-19 dan diberlakukannya social distancing (jaga jarak) pendapatannya untuk menarik penumpang bisa dikatakan sepi. Sehingga sangat berdampak sekali terhadap pendapatan mereka sehari-hari. Mereka berharap untuk penerimaan bantuan dari Pemprov Jabar jangan sampai salah sasaran, orang yang mampu dapat bantuan sedangkan orang yqng terdampak Covid-19 tidak mendapatkan bantuan.
Masih dari laman yang sama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jabar sudah membuat keputusan terkait anggaran untuk mencegah krisis dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 senilai 16,2 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp 2,3 triliun bantuan tunai dan pangan serta Rp 13 triliun proyek padat karya untuk yang tidak punya pekerjaan. Dengan adanya anggaran tersebut diharapkan mempu menghadapi Covid -19.
Akan tetapi pada kenyataanya pemerintah tidak melihat bahwa banyak usaha mikro yang sudah gulung tikar. Ribuan karyawan di PHK tanpa uang pesangon. Pemerintah seolah tidak memikirkan hal itu, kemanakah anggaran yang dijanjikan bermilyar-milyar itu, akankah menjadi janji manis atau hanya pencitraan belaka ?
Di negara yang menganut paham kapitalis sekular kejadian seperti ini memang sudah menjadi hal biasa. Pemerintah hanya memikirkan untung rugi. Jika kebijakan itu menguntungkan pasti akan diambil tapi sebaliknya kalau itu rugi pasti tidak akan diambil, meskipun itu sangat merugikan rakyat, dan rakyat sering menjadi korban akibat pemerintahan yang menganut faham kapitalis ini. Sudah terbaca arah dan tujuannya bukan demi kemaslahatan umat. Yang dipikirkan hanyalah keuntungan dan pemasukan negara yang besar, sementara nasib rakyat tidak dipikirkan. Pemerintah abai dan tidak maksimal memperhatikan nasib rakyat. Inilah wajah negara di era saat ini. Pemberlakuan kebijakan yang parsial, tidak solutif serta membingungkan rakyat sudah lumrah datang dari perwujudan kapitalisme sebagai asasnya, dan dengan ekonomi neo-liberalnya nyata telah membuat rakyat menderita.
Sebagai sebuah agama yang sempurna, Islam memiliki konsep dan visi dalam mewujudkan ketahanan pangan di tengah pandemi. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi kepala per kepala. Pemerintah diwajibkan memastikan bahwa setiap individu di dalam negerinya terpenuhi kebutuhan pokoknya, berupa sandang, pangan dan papan secara layak.
Dicontohkan pada masa Khalifah Umar r.a. ketika terjadi krisis ekonomi beliau memberi contoh terbaik dengan cara berhemat dan bergaya hidup sederhana. Bahkan lebih kekurangan dari rakyatnya. Dengan itu beliau bisa merasakan betul bagaimana penderitaan yang dialami oleh rakyatnya. Beliau kemudian segera mengeluarkan kebijakan secara cepat, tepat dan komprehensip. Untuk mengoptimalisasi keputusannya, khalifah segera mengarahkan seluruh struktur, perangkat negara, dan semua potensi yang ada untuk segera membantu masyarakat yang terdampak.
Khalifah Umar r.a juga tidak pernah berpangku tangan atau sekedar perintah sana, perintah sini saja. Beliau langsung turun tangan mengomando dan menanganinya. Beliau mendirikan posko-posko di berbagai tempat untuk memastikan rakyat benar-benar terkontrol.
Pada era kekhilafahan juga ada Baitul mal. Rakyat bisa mengambil kebutuhan pangan secukupnya, jikalau Baitul mal kosong akan diambilkan pajak yang tidak memberatkan dari para agniya atau orang-orang kaya, semua masyarakat didorong untuk bersedekah.
Seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah kelak. Tanggung jawabnya sangatlah besar, dunia dan akherat, terlebih jika dalam masa kepemimpinannya ada satu dari rakyatnya yang menderita kelaparan bahkan hingga hilangnya nyawa akibat kelaparan.
Pemimpin dalam Islam adalah sebagai (pelayan) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Seperti yang disabdakan Rasulallah saw :
“Imam adalah raa’in (pengurus hajat hidup rakyat ) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Muslim dan Ahmad)
Begitulah sejarah mencatat pelayanan pemimpin era kekhilafahan sebagai era keemasan umat Islam. Krisis pangan yang terjadi di tengah pandemi ini bukanlah karena jumlah pangan tidak tercukupi melainkan karena penerapan sistem ekonomi kapitalis yang tidak adanya tanggung jawab negara dalam pengurusannya. Maka sampai kapankah kita mau mempertahankan sistem yang rusak ini? sudah saatnyalah manusia kembali pada aturan yang berasal dari Allah swt. dengan menerapkan syariat Islam kaffah secara totalitas. In syaa Allah keberkahan akan menaungi negeri ini. Sebagaimana firman Allah swt,
“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi tetapi ternyata mereka mereka mendustakan (ayat-ayat kami) maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (TQS. Al A’raf :96) Wallahu a’lam bi showab.
ARI WIWIN