TEGAS. CO, KONAWE SELATAN – Direktur Jaringan Advokasi dan Independen Sulawesi Tenggara (JAI-Sultra), Firman SH meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di Konawe Selatan (Konsel) agar tak diam dengan banyaknya pekerjaan yang terbengkalai diwilayah itu, sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi (monev) DPRD Konsel.
Misalkan saja hasil monev DPRD Konsel yang menemukan adanya sarana penyedia air minum (SPAM-IKK) di Kecamatan Basala yang tidak berfungsi dan terkesan terbengkalai dan tak terawat hingga ditumbuhi rumput ilalang.
“Saya sangat menyayangkan atas kinerja kontraktor dan dinas terkait yang terkesan tidak peduli dengan hal itu,” jelas Jevin sapaan akrabnya.
Jevin menjelaskan, kegiatan tersebut dikerjakan tahun 2019 dengan menelan anggaran Rp 1,5 Miliar yang bersumber dari APBD Konsel terkesan terbengkalai dan tak terurus.
“Kejadian ini menunjukkan lemahnya pengawasan atas pekerjaan sarana penyedia air minum (SPAM) yang sudah tidak berfungsi itu, bahkan bagian fasilitas sudah rusak dan sebagian bangunan sudah di penuhi rumput,” jelas Jevin.
Jevin mengimbau agar APH perlu melakukan penyelidikan atas proses pengerjaan sarana SPAM tersebut, yang telah menghabiskan anggaran daerah namun tak berfungsi kepada masyarakat banyak.
“Kami harapkan aparat penegak hukum untuk segera turun melakukan penyelidikan terkait pembangunan SPAM di Kecamatan Basala. Jangan diam melakukan pembiaran dengan pembangunan yang telah menguras uang rakyat namun tak memberikan fungsi dan asas manfaat,” tandas Jevin.
Sementara itu, untuk mengkonfirmasi terkait pengerjaan SPAM Kecamatan Basala di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Kepala Bidang Cipta Karya tidak dapat ditemui di kantornya.
MAHIDIN