TEGAS. CO, KONAWE SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), bertempat diruang rapat lantai II Kantor DPRD Konsel. Selasa,16/06/2020.
RDP ini sebagai respon menindaklanjuti pengaduan masyarakat Desa Lamboo, Kecamatam Moramo terkait adanya dugaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang diduga tidak tepat sasaran.
Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPRD , Armal yang didampingi Ketua Komisi I Nadira, SH dan dihadiri oleh anggota DPRD lainnya. Turut hadir pula Pemerintah Kecamatan Moramo, Kepala Desa dan Sekdes Desa Lamboo serta perwakilan masyarakat.
Dalam Hearing itu, Nadira, SH mempersilahkan Pemerintah Kecamatan Moramo untuk memberikan penjelasan terkait aduan masyarakat tentang penyaluran BLT DD, sekaligus menjelsakan siapa-siapa tim/anggota dalam pendataan bantuan tersebut.
Camat Moramo, Benhur Karim menjelaskan, anggota tim pendataan bantuan yang pertama Ketua Tim yaitu Sekcam adapun anggotanya dari pendamping PKH dari Dinas Sosial pendamping non tunai dari sosial kemudian BPD dan Sekdes.
Setelah mereka melakukan pendataan, sambung Benhur, maka didapatkan data yang masuk berjumlah 138 KK. Sedangkan berdasarkan dana desa, Desa Lamboo yang dialokasikan sebesar 25% maka yang layak untuk dibiayai yaitu sebesar 101 KK dan 37 KK akan menunggu keputusan selanjutnya.
Setelah mendengar pemaparan Camat Moramo, Nadira, SH selanjutnya memberikan kesempatan kepada kepala Desa Lamboo untuk menjelaskan bagaimana pendekatan dalam melakukan pendataan bantuan langsung tunai dari Dana Desa (DD).
Mendapat kesempatan, Kepala desa Lamboo, Harman menjelaskan, berdasarkan data yang diberikan oleh Sekdes Lamboo tahun 2019 jumlah kepala keluarga sebesar 264 KK dan di 2020 bertambah 7 KK menjadi 271, selanjutnya untuk penerima bantuan PKH dan BPNT berjumlah 47 KK, penerima BST berjumlah 71 KK dan PNS sebanyak 15 orang.
“Berdasarkan data tersebut jika di tambahkan dengan penerima BLT DD sejumlah 101 KK maka tersisa 37 KK yang belum mendapatkan bantuan. 30 KK akan di danai oleh dana desa, dan 7 KK lainnya masih belum mendapatkan kejelasan akan mendapatkan bantuan dari mana,” ujar Harman.
Setelah melalui diskusi, Nadira SH menyampaikan berdasarkan data tersebut, menginginkan memberi perhatian khusus terhadap warga yang belum mendapatkan bantuan oleh desa dan selanjutnya akan melakukan kunjungan kerja Komisi I di Desa Lambo Kecamatan Moramo terkait pengawasan anggaran Covid-19.
MAHIDIN