TEGAS.CO, KONAWE SELATAN – Ratusan massa aksi yang menamakan diri dari Konsorsium Pemerhati Demokrasi Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bawaslu Konsel, Selasa (4/8/2020).
Aktivis menuntut agar Bawaslu Konsel menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) di Konsel 9 Desember 2020 mendatang.
Massa aksi yang dimentori oleh, Firman Aljevin SH mempertanyakan independesi Bawaslu Konsel sebagai lembaga pengawas pemilu.
Jevin sapaan akrabnya mempertanyakan independensi Ketua Bawaslu Konsel, Hasni S.Ip yang pernah bergabung dalam grub WhatsApp pasangan petahana.
Aktivis ini mengklaim ada kaitannya dengan kasus dugaan mahar politik antara H Surunuddin Dangga yang menguasakan pada Andre Darmawan ke Ketua DPD Partai Hanura, Waode Nurhayati terhenti di tengah jalan.
“Kami menduga Bawaslu Konsel telah diintervensi dengan kepentingan salah satu bakal calon. Kami menduga Bawaslu Konsel tidak independen lagi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu,” teriak Jevin dalam orasinya.
Kata dia, saat ini pihaknya tidak percaya lagi terhadap Bawaslu Konsel. “Kami memberikan mosi tidak percaya kepada lembaga Bawaslu Konsel,” tegasnya.
Sementara itu, Tungga Jaya yang juga salah satu orator mendesak agar pihak Bawaslu Konsel segera mengembalikan marwah dan integritas dan independensi Bawaslu.
“Kami meminta agar DKPP untuk segera mengevaluasi dan memberikan sanksi pada Ketua Bawaslu (Asni, red) sesuai peraturan yang berlaku. Kami juga meminta agar ketua Bawaslu mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab telah menghilangkan marwah lembaga dan kepercayaan publik atas integritas dan independensi dalam membawa lembaga pengawas pemilu,” terang Tungga Jaya.
Ia menegaskan, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka persoalan tersebut akan diteruskan ke pihak DKPP RI.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Ketua Bawaslu Konsel, Hasni S.Ip menjelaskan, bahwa tergabungnya dia dalam whatsApp grup relawan H Surunuddin Dangga dua periode tidak diketahuinya sama sekali.
“Saya tidak tahu tergabung dalam grub whatApp itu. Waktu itu ada acara aqiqahan anak saya dan hari Sabtu baru saya tau dari salah satu media. Disisi lain jaringan internet di rumah saya itu sulit diakses,”ujar Asni dihadapan pendemo.
Dengan kejadian itu, dirinya telah melaporkan jika masuknya ia kedalam grub whatsApp itu telah ia lakukan pelaporan ke pihak kepolisian.
“Saya sudah lapor polisi siapa yang masukan. Kalaupun saya terbukti berafiliasi kepada pasangan calon saya akan mundur dari Bawaslu. Saya tidak pernah berhubungan dengan bakal calon bupati. Dan tetap menjaga integritas saya sebagai pengawas pemilu,” sambung Asni.
Senada dengan itu Komisioner Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Konsel, Awaluddin AK S.Hi mengatakan soal mahar politik pihaknya tidak memiliki cukup bukti.
“Kami tidak memiliki cukup bukti. Utamanya dua alat bukti, untuk kasus tersebut mengarah pada tindak pidana pemilu. Sebab, baik pelapor maupun saksi tidak ada yang bersedia memberikan keterangan,” tegas Awal.
Untuk diketahui aksi massa tersebut sempat memanas dengan aksi saling dorong dengan petugas kepolisian di depan kantor Bawaslu Konsel. Massa membakar ban dan keranda mayat sebagai bentuk protes mereka kepada Bawaslu Konsel. Massa aksi terlihat membubarkan diri, karena tidak puas atas pernyataan Ketua Bawaslu Konsel saat memberikan klarifikasi.
MAHIDIN / MAS’UD