tegas.co., BANTAENG, SULSEL – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) akui kecolongan setelah menuai kritik dari sejumlah organisasi masyarakat, akibat penggunaan anggaran perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bantaeng mencapai sebesar Rp850 Juta.
Asri, selaku anggota Fraksi PKB DPRD Bantaeng menjelaskan, berbagai LSM dan tokoh masyarakat mempertanyakan anggaran dana yang menghampiri satu millyar tersebut.
Dirinya menyangkan, anggaran Rp850 Millyar itu dengan mudah dicairkan oleh pemerintah daerah kabupaten Bantaeng, sedangkan masih banyak anggaran dana lain yang termasuk skala prioritas, seperti anggaran penyelesaian study yang nilainya jauh lebih sedikit hingga saat ini belum dicairkan.
“Baru-baru ini kami mendapat sorotan dari berbagai lembaga dan tokoh masyarakat tentang penggunaan anggaran Rp850 juta itu untuk perayaan hari jadi Bantaeng, dan kami khususnya komisi A telah merasa kecolongan tentang hal tersebut” Kata Asri.
Menyikapi hal itu, Fraksi PKB yang diwakili oleh Asri, dalam rapat pemandangan umum penetapan APBD 2018 yang digelar di ruang rapat DPRD Bantaeng, beberapa waktu lalu, telah menekankan kepada pemerintah daerah kabupaten Bantaeng agar hadir pada rapat akhir paripurna penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, sebelum meninggalkan masa jabatannya sebagai Bupati Bantaeng.
Menurutnya, pihak DPRD Bantaeng meminta dan menunggu untuk penetapan APBD 2018 sebelum perayaan hari jadi bantaeng tepatnya pada bulan November yang lalu, namun eksikutif tidak mengindahkan permintaan DPRD tersebut, dan hingga pada bulan Desember masih juga belum disiapkan rencana penetapan APBD 2018.
“Secara tegas dan menekankan kepada Bupati Bantaeng dan kepada seluruh SKPD untuk bisa menjaga konsistensinya dan komitmen, karena kami ingin menjaga keseimbangan antara eksekutif dan DPRD, dan mari kita memaknai arti daripada kemitraan” katanya.
Asri menambahkan, DPRD Bantaeng sudah bekerja maksimal dan sudah banyak membantu Bupati Bantaeng dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga dirinya menekankan untuk hati-hati dalam penetapan APBD 2018, karena pada 2018 adalah musimnya politik, jangan sampai Bupati bantaeng, Nurdin Abdullah mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati meninggalkan kesan yang tidak baik,” Katanya menegaskan.
REPORTER: SYAMSUDDIN
PUBLISHER: MAS’UD