tegas.co., SUBULUSSALAM, ACEH – Belasan peserta ikuti seleksi guru kontrak di Sekretariat MPD, Subulussalam, Aceh, Jum’at (9/6/2017).
Seleksi tersebut, memprioritaskan, bagi guru Sekolah Dasar (SD) yang telah memiliki SK di bawah tahun 2010, khususnya di Subulussalam Aceh.
Rekrutmen guru kontrak ini disambut baik Ketua MPD Subulussalam, Jaminuddin dan Sekretarisnya Rahmayani Sari.
Bersama sejumlah komisioner dan staf MPD minta difasilitasi untuk bisa direkrut dalam penerimaan guru kontrak, sebab selama pengabdiannya menjadi guru honor mereka mengaku menerima honor rata-rata Rp250 ribu/bulan.
Menurut Jaminuddin, formasi penerimaan guru kontrak di sana sebanyak 200 orang, 60-an orang merupakan dari unsur K2.
Namun Jaminuddin belum bisa memberi solusi karena informasi yang diterima pihaknya kalau salah satu syarat menjadi guru kontrak adalah guru yang menerima SK dari Dinas Pendidikan pada 2014 yang sudah ditandatangani unsur pimpinan.
Pendaftaran guru kontrak berakhir Jumat (9/6/2017). Belum bisa memberikan solusi karena terkait dengan sejumlah stakeholder, Jaminuddin berjanji akan memusyawarahkan persoalan di sana dalam waktu dekat.
“Kami belum bisa memberikan solusi, tapi akan kami bahas keluhan ibu dan bapak guru sekalian dalam waktu dekat,” kata Jaminuddin mengindikasi guru kontrak tidak aktif adalah fakta yang harus ditelusuri.
Namun dipastikan keakuratan SK kontrak didukung daftar hadir menjadi salah satu solusi untuk bisa direkrut menjadi guru kontrak.
Menyoal nasib 151 guru Baca Tulis Quran (BTQ) dan Guru Terpencil, SD dan SMP di daerah ini, pihaknya tidak bisa mengakomodir karena informasi terakhir pembayaran honornya oleh Pemerintah Provinsi Aceh telah melimpahkan ke kab/kota.
Jaminuddin pun memastikan dalam rekrut guru kontrak di sana harus terlepas dari unsur kepentingan, tetapi benar-benar akurat dan tidak rekayasa sehingga tidak menimbulkan gejolak.
M A N
PUBLISHER : MAS’UD