tegas.co., YOGYAKARTA – Setelah melakukan kajian sistematik,Ombudsman RI (ORI) perwakilan DI. Yogyakarta masih menemukan potensi yang bisa menyebabkan terjadinya praktek maladministrasi perparkiran wisata di Kota Yogyakarta.
Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Ombudsman RI perwakilan DIY, Budhi Masthuri saat melakukan penyerahan saran tentang penyelenggaraan layanan parkir pada wisata di Kota Yogyakarta, Selasa (29/8/2017).
Budhi menuturkan, meskipun pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk berbagai aturan penyelenggaraan layanan parkir di Kota Yogyakarta, namun pengelolaan parkir dikawasan wisata masih mengacu pada layanan berdasarkan kawasan yang dibedakan menurut lokasi.
“Ini antara lain menjadi penyebab timbulnya bernagai praktik perbuatan maladministrasi dalam pelayanan perparkiran,” katanya.
Lanjut Budhi, intensitas partisipasi masyarakat dalam proses penataan dan pengawasan layanan parkir masih belum maksimal.
“Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Lemahnya kontrol sosial. Belum adanya layanan respon secara cepat, konkrit dan tersinergi dengan instansi lain, termasuk aparat penegak hukum,” ujarnya.
Maladministrasi, kata Budhi, masih lemahnya dalam penataan dari segi aspek kebijakan, aspek operasional dan aspek pengawasan. Lanjutnya, belum ada pengaturan standar, maraknya parkir liar, dan belum terinfirmasinya kanal pengaduan.
“Dengan itu, kami berpendapat implementasi kebijakan dan peraturan terkait layanan parkir khususnya pada kawasan wisata di Kota Yogyakarta memberikan kontribusi terhadap terjadinya maladministrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti akan mengkaji saran yang diberikan Ombudsman termasuk potensi teejadinya praktek maladmnistrasi di lokasi perparikiran wisata.
“Hal inu sejalan dengan komitmen kami untuk menertibkan parkir di Kota Yogyakarta,” ucap Haryadi.
NADHIR ATTAMIMI
PUBLISHER : MAS’UD