Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal digelar di bulan September tahun 2020 mendatang.
Untuk memuluskan agenda lima tahunan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Konsel selaku penyelenggara Pilkada tentunya sudah menyusun tahapan-tahapan atau scedule pelaksanaannya, dan salah satunya adalah usulan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Konsel.
Terkini KPUD Konsel yang dinahkodai, Aliudin tersebut telah mengajukan anggaran kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel sebesar Rp 53,6 Milyar.
Anggaran tersebut, bakal dialokasikan pada semua tahapan Pilkada di tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020. Anggaran sebesar itu diproyeksikan untuk semua tahapan. Mulai dari sosialisasi, honor badan adhock baik itu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 25 Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 351 desa dan kelurahan serta KPPS di 910 TPS se Konawe Selatan.
“Ia benar, kami di KPUD sudah mengusulkan anggaran Pilkada kepada Pemda Konsel sebesar Rp 53,6 Milyar. Alokasi anggaran tersebut diperuntukan untuk seluruh tahapan Pilkada Tahun 2019 hingga pemungutan suara pada bulan September 2020 mendatang,”ujar Ketua KPUD Konsel, Aliudin kepada awak media beberapa waktu lalu.
Menurut Aliudin, besarnya anggaran Pilkada Konsel tahun 2020 mendatang itu dikarenakan naiknya honor badan Adhock di PPK dan ditingkat PPS termasuk di tingkat KPPS.
“Benar, anggaran Pilkada Konsel yang diusulkan lebih besar dibanding dengan anggaran Pilkada Tahun 2015 lalu yakni sebesar Rp 20 milyar. Itu dikarenakan honorarium badan adhock mengalami kenaikan yang signifikan atau sama dengan honor saat bertugas sebagai PPK, PPS Pilgub dan Pemilu,” terangnya.
Mantan Ketua PPK Lainea itu menyebutkan, honorarium ditingkat PPK di Pilkada lalu besarannya Rp 1 juta dan di tingkat PPS Rp 500 – 600 ribu perbulannya. Begitu juga di tingkat penyelenggara di TPS atau KPPS besarannya Rp 300 ribu dalam satu kali kegiatan.
“Pilkada tahun ini kita mengusulkan honorarium PPK sebesar Rp 1,6 juta dan Rp 800 ribu di tingkat PPS serta Rp 500 di tingkat KPPS di 910 TPS se Konsel,” tandasnya.
Sementara itu mantan Ketua KPUD Konsel, Herman menilai, usulan anggaran yang diajukan oleh KPUD Konawe Selatan tersebut sangat besar dan akan menguras APBD Konsel. Pasalnya KPUD dalam mengajukan anggaran tidak melihat secara proforsional anggaran, sehingga nilainya besar dan fantastis.
Menurutnya, KPUD Konsel dalam mengajukan anggaran di Pilkada Konsel Tahun 2020 nanti masih menggunakan TPS Pemilu yang di gelar pada tanggal 14 April lalu, yakni sebanyak 910 TPS. Mestinya KPUD Konsel mengusulkan anggaran sesuai dengan TPS Pilgub yang lalu yakni sebanyak 493 TPS.
“Kalau mengusulkan anggaran sesuai dengan jumlah TPS Pemilu memang cukup besar untuk honorarium di penyelenggara di tingkat KPPS. Tetapi kalau TPS Pilgub 2018 yang diajukan tidak sesignifikan yang diajukan saat ini,” ujar Herman kepada sejumlah awak media di Andoolo, Selasa 23 juli 2019.
Menurut mantan jurnalis itu, jika KPUD Konsel mengusulkan anggaran sebesar Rp 53,6 Milyar dengan jumlah TPS sebanyak 910 tersebut, maka KPUD tidak mengedepankan penggunaan anggaran efektif dan efisien.
“910 TPS itu dikarenakan adanya PKPU yang mengatur tentang batasan jumlah wajib pilih di TPS yakni maksimal 300 wajib pilih. Hal itu disebabkan dengan banyaknya jumlah surat suara yang akan di coblos oleh wajib pilih yakni lima surat suara termasuk surat suaranya agak besar dan berbeda-beda. Tetapi kalau Pilkada saya kira hanya satu surat suara dan wajib pilih di setiap TPS bisa sampai maksimal 800 wajib pilih,” urainya.
Ditambahkan, selain besaran anggaran yang melekat di honorarium badan Adhock, juga ada item-item yang dinilai anggarannya mencolok. Misalnya honor kelompok kerja (Pokja) di KPUD dan Sekretariat yang mencapai Rp 500 juta juga nilainya cukup besar. Termasuk Sosialisasi tahapan Pilkada Konsel cukup pantastis.
“Namun kesemuanya ini hanya sebatas usulan, nantilah Pemda dan DPRD Konsel yang membahas anggaran tersebut. Apakah akan merealisasikan atau mengurangi usulan anggaran tersebut,” tandasnya.
TIM