TEGAS.CO,. MUNA – Pasca kembalinya Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia membuat peta politik dan situasi nasional mengalami kegaduhan. Beberapa aksi dan tindakannya dianggap sebagai manifestasi yang melahirkan masalah-masalah pertentangan baru ditengah pendemi Covid-19.
Kejadian-kejadian seperti wafatnya anggota Front Pembela Islam (FPI) dan terkahir ditangkapnya HRS sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah dalam menjaga stabilitas kedaulatan bangsa.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muna, Drs. Mustafa MH, menjelaskan dalam menyikapi perkembangan yang ada saat ini selalu menggunakan Islam sebagai “JEMBATAN POLITIK” dalam setiap gerakan yang hampir dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya sangat prihatin dan menyayangkan atas beberapa kejadian yang mengatasnamakan Islam demi kepentingan politik. Seharusnya apapun yang dilakukan oleh negara saat ini didukung secara positif karena tentu saja punya maksud dan tujuan demi menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, ungkapnya saat di temui di rumhanya. Senin (21/12/2020)
“Dimana semua tindakan ataupun langkah yang dilakukan sudah sangat tepat dan tentu saja sesuai dengan ajaran Islam,” sambungnya.
Lebih lanjut Mustafa menambahkan terkait tindakan FPI akhir-akhir ini sangat keliru, dimana mereka selalu memaksakan kehendak untuk melakukan perombakan ahklak ataupun perubahan sesuai pemahaman mereka. FPI harusnya berkoordinasi dan mendampingi Kementrian Agama untuk dapat memberikan masukan dan saran-saran demi kemaslahatan umat.
“Ini tidak real, karena ketika kita ingin melakukan sesuatu perubahan maupun perbaikan, harusnya kita memulai perbaikan pada diri kita sendiri kemudian maju pada ketingkat atas. Tidak serta merta langsung memaksakan kehendak untuk mengikuti pendapat yang lainnya,” ucapnya.
Ia juga menambahkan, ketika pemerintah keliru mengambil kebijakan, sebagai warga negara yang baik adalah mengingatkan dengan cara memberikan masukan tetapi tidak melakukan suatu pergerakan yang seolah-olah kita punya kekuatan yang memiliki pasukan. Padahal kita tidak boleh membentuk suatu pergerakan yang bertentangan dengan UUD 45 sesuai dengan falsafah Bhineka Tunggal Ika.
Ketika berbicara Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin, Beliau menyampaikan atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sampai dengan saat ini adalah sudah tepat sesuai dengan kaidah dan ajaran islam. Salah satu contoh seperti dalam penanganan Covid-19, itu sangat tepat dan juga sangat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sebuah hadis dikatakan janganlah menghilangkan nyawamu dengan tanganmu sendiri.
Jadi aturan untuk menegakan protokol kesehatan itu tepat sekali. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kelompok yang bertentangan dengan pemerintah seperti yang ada di Jakarta, MUI Kabupaten Muna mengatakan tidak sependapat.
“Demi menjaga keutuhan wilayah NKRI, MUI yang ada di wilayah Kabupaten Muna, mengimbau kepada seluruh masyarakat terutama yang berdiam dan tinggal di wilayah Kabupaten Muna agar tidak terpancing dengan situasi yang berkembang pada saat ini”, pesannya.
“Apalagi di media sosial, yang belum diketahui kebenarannya. Sudah ada pihak berwajib yang menangani, kita serahkan sepenuhnya kepada mereka dalam hal ini pemerintah,” tutup mantan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Muna tersebut.
Reporter : FAISAL
Editor : YA