Example floating
Example floating
Iklan ramadhan 2024 arkam
Berita Utama

Indonesia Hadapi Ancaman Nyata, Kebijakan Terhadap TNI Perlu Diubah

723
×

Indonesia Hadapi Ancaman Nyata, Kebijakan Terhadap TNI Perlu Diubah

Sebarkan artikel ini

tegas.co., JAKARTA –  Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo , menyatakan, perlu ada perubahan dalam kebijakan pembangunan kekuatan TNI. Hal ini tidak terlepas dari ancaman nyata yang dihadapi Indonesia pada saat ini.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio saat memberikan pengarahan. FOTO : RUL

Menurut Panglima TNI, dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bangsa Indonesia sedang menghadapi kompetisi global. Kompetisi itu diantaranya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat dan ketersediaan pangan yang sangat terbatas.

“Dan hal ini merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Inilah yang menyebabkan negara-negara lain ingin merebut kekayaan alam Indonesia, karena energi fosil yang sudah makin menipis dan kompetisi global yang luar biasa saat ini,” kata Gatot Nurmantyo selaku Panglima TNI saat menghadiri Rapat Pimpinan Kemhan dan TNI tahun 2017 di Aula Bhinneka Tunggal Ika Gedung Sudirman Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, (13/1/17).

Lebih lanjut, Panglima TNI menjelaskan, sebagai salah satu negara ekuator di dunia dan terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mempunyai lautan yang paling luas dan daratan yang paling besar serta memiliki sumber energi hayati sepanjang tahun. Karena itu, jika ditinjau dari letak geografis Indonesia dan pulau-pulau terluar serta hakekat ancaman baik dari aspek darat, laut maupun udara, maka perlu adanya perubahan kebijakan pembangunan kekuatan TNI. Untuk menyusun pembangunan kekuatan TNI yang seutuhnya, Panglima TNI, harus melihat letak pulau-pulau terluar Indonesia karena letak geografis justru menjadi keunggulan utama. Menyikapi perkembangan terorisme di Indonesia, Panglima TNI kembali menyatakan bahwa berbagai bentuk aksi terorisme juga berpotensi tumbuh subur di Indonesia.

“Landasan hukum yang menjerat teroris masih berbentuk pidana dan penindakan baru dapat dilakukan setelah aksi terorisme terjadi. Mari kita bersama-sama membangun kekuatan TNI dan jangan berpikir sederhana untuk membangun percepatan pembangunan TNI. Kekuatan TNI seharusnya Essential Force bukan Minimum Essential Force,” ujarnya.

Turut hadir pada acara tersebut di antaranya, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Sekjen Kemhan, Kasum TNI, Irjen TNI, Rektor Unhan, Kepala Lembaga Sandi Negara dan Direktur ASABRI.

RUL / NAYEF