tegas.co., KENDARI SULTRA – Rapat Koordinasi (Rakor), Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dalam mengantisipasi dini aksi unjukrasa jelang Pemilihan Kepala Daerah pada pilkada serentak Februari 2017 mendatang diungkapkan adanya aksi unjukrasa yang terbagi tiga golongan. Pertama aksi permanen atau murni, semi permanen dan “aksi rentalan atau pesanan”. rapat digelar diaula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggra (Sultra), Senin (23/1/2017).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh dihadiri perwakilan Kepolisian, Kepala Kesbangpol, Jajaran Sat Pol PP dan sekretariat DPRD Sultra menyepakati langkah persuasif dalam penanganan dan pengendalian massa aksi. Meski demikian, diperlukan Standar Opersional Prosedur (SOP), baik peserta aksi maupun pihak pengamanan agar dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan.
“SOP untuk massa aksi ke DPRD Sultra, hanya batas portal, nanti dikoordinasikan dengan pihak humas, siapa yang akan menerimanya dan berapa perwakilan yang diizinkan untuk masuk. Sat Pol PP sudah siap berada di pos yang diback up pihak kepolisian. Jika gedung aspirasi sudah digunakan maka massa boleh menyampaikan aspirasi disana. Kita akan berlakukan aturannya besok, Selasa (24/1/2017). Ini juga untuk mengurangi aksi cat gedung menggunakan cat semprot, inikan sudah mengotori gedung kita, memang rumah rakyat, tetapi mari bersama-sama menjaganya, namun demikian kita juga mesti sesuaikan,”tegas Abdurrahman Shaleh yang diamini, pihak kepolisian dan Sat Pol PP serta jajaran DPRD Sultra.
Sementara dari pihak kepolisian siap mem back up Sat Pol PP Pemprov Sultra dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah. Rapat yang diagendakan secara rutin tersebut, akan dilanjutkan secara bergilir pada setiap muspida. Hal ini dimaksudkan agar antisipasi dini unjukrasa dapat terkendali, aman dan tentram.
MAS’UD