tegas.co., BUTON SULTRA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta agar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di daerah ini dibubarkan, jika tak bisa melayani kebutuhan air bersih masyarakat Buton dengan baik.
“Kami minta agar PDAM Buton lebih fokus kepada masyarakat, jika tidak lebih baik PDAM ditiadakan saja,”kata salah satu Anggota DPRD Buton, Hanafi pada Rapat Kerja (Raker) bersama PDAM Buton di Aula Rapat DPRD, Senin (27/03/2017).
Menurut Politisi PKB itu, selama ini PDAM hanya fokus melayani kebutuhan air masyarakat di daerah lain, seperti Kota Baubau, Buton Selatan (Busel) dan Buton Tengah (Buteng) yang merupakan wilayah cakupan PDAM.
“Jadi PDAM itu jangan hanya fokus di daerah lain, tapi yang perlu diutamakan itu di daerah induk, karena PDAM adalah milik perusahaan Pemda Buton,”ujarnya.
Menanggapi hal itu, Direktur PDAM Kabupaten Buton, Sabaruddin, mengatakan, yang menjadi kendala selama ini belum maksimalnya pelayanan kepada masyarakat dikarenakan Dinas Pekerjaan Umun (PU) selaku bidang teknis tdak memberikan jaringan perpipaan sehingga pipa yang ada selama ini banyak yang sudah tidak layak pakai atau rusak.
“Persoalan kita karena PU tidak berikan jaringan kekami,sehingga tidak terlaksana,banyak pipa kita yang keropos dan tidak diganti sehingga ketika mendapat tekanan 40-90 liter per detik maka pipa mudah jebol, dan itu untuk perbaikannya bukan biaya sedikit,”katanya.
Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya meminta anggaran pengadaan pipa melalui Bidang Cipta Karya di Dinas PU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk mendapatkan anggaran dari APBN.
“Kami tidak punya harapan di PU Buton, putus komunikasi kami dengan mereka, akhirnya kita mengusul di provinsi,”jelasnya.
Kendati demikian, tidak berarti pendistribusian air bersih terhadap masyarakat di wilayah tersebut disepelekan, sebab menurut Sabaruddin walaupun belum bisa melayani semua kebutuhan masyarakat di daerah ini. Namun, khusus di Ibukota Kabupaten Buton, Pasarwajo sudah terlayani dengan baik.
“Iya, PU pernah membangun jaringan perpipaan yang bersumber dari DAK, tapi itu dilakukan tanpa ada penyerahan ke PDAM, seharusnyakan ada, karena kami selaku operator air bersih di daerah, dan pipa serta mesin yang diadakan itu tidak berfungsi,”bebernya.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Buton, Rudini Ncea mengatakan, pihaknya akan menanyakan langsung ke Pihak PU untuk mengetahui permasalahan sebenarnya.
“Nanti kita akan coba temui PU, sebenarnya apa kendalanya,”katanya.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan dari Dinas PU karena masih berada diluar daerah.
LA ODE ALI
PUBLICIZER : MAS’UD