tegas.co, KENDARI, SULTRA – Pengelolaan dana dan program selama tahun 2016 telah dilakukan dengan baik, dibuktikan dengan diperolehnya opini WTP dan capaian atas pelaksanaan Good Governance yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Hasil pengukuran Good Governance BPJS Kesehatan memperoleh penilaian Sangat Baik (yang merupakan predikat tertinggi, yaitu > 85), dengan capaian skor aktual yaitu 88,49 dari skor maksimal 100.
FOTO : BAIM
Dalam Public Expose, rabu (24/05), Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan, tahun 2016 pencapaian telah didapatkan diantaranya rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yaitu 2 (dua) target akhir tercapai diantaranya (1) Terdistribusi Kartu Indonesia Sehat 100%, tercapainya jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerjasama sebanyak 109,41% dari taget yang diberikan pemerintah.
“Pemerintah juga telah merealisasikan suntikan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BPJS Kesehatan untuk diteruskan ke DJS sebesar Rp6,83 triliun,” ungkapnya.
Fachmi juga menjelaskan, terdapat 3 fokus utama yang menjadi landasan dalam menyusun arah dan kebijakan yang akan di jalankan BPJS Kesehatan di tahun 2017.
Adapun fokus pertama adalah Keberlangsungan finansial, bagaimana menjamin keberlangsungan program JKN menuju cakupan semesta. Caranya adalah dengan Peningkatan rekrutmen peserta potensial dan meminimalkan adverse selection, peningkatan kolektibilitas iuran peserta dan seluruh segmen, peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran, penerpan law enforcement bagi fasilitas kesehatan, peserta JKN-KIS dan Badan Usaha yang melanggar, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta optimalisasi kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.
Untuk Fokus kedua yaitu Kepuasan Peserta dilakukan dengan perbaikan sistem pelayanan online untuk seluruh peserta, implementasi Coordination of Benefit (COB) untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, dan perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (tingkat pertama dan lanjutan) khususnya optimalisasi peran FKTP sebagai link pelayanan tingkat pertama, serta kemudahan penanganan keluhan pelanggan dan akses informasi peserta.
Sedangkan fokus ketiga yaitu Menuju Cakupan Semesta, dilakukan dengan cara percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi peran strategis kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menggerakan partisipasi dan peran serta masyarakat agar sadar memiliki jaminan kesehatan, serta peran aktif Kader JKN-KIS melalui organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang memiliki struktur nasional daerah berbasis masyarakat dengan pola kerjasama dan pertanggungjawaban yang jelas
“Pada prinsipnya, kami akan terus melakukan perbaikan yang terus menerus walau hasilnya saat ini sudah di atas total target tahunan yang sudah ditetapkan dalam Annual Management Contract (AMC) dan sebagai modal untuk memperkuat kinerja BPJS Kesehatan menuju Cakupan Semesta tahun 2019,” tegasnya.
Dukungan masyarakat serta stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk tercapainya jaminan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia kelak.
“Keberhasilan program JKN-KIS tidak bisa lepas dari dukungan fasilitas kesehatan mitra kerja BPJS Kesehatan, termasuk di dalamnya para tenaga kesehatan baik dokter, perawat maupun para petugas/pegawai kesehatan baik di FKTP maupun FKRTL. Dan kami ucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya karena telah melayani peserta JKN-KIS dengan baik,” ucapnya.
BAIM / HERMAN
Komentar