Pemda Konsel Raih WTP Pertama Kali

tegas.co,. KONSEL, SULTRA – Sejak mekar dari Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) 14 tahun lalu tepatnya 2 Mei 2003, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) baru tahun 2017 ini meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Sultra.

Pemda Konsel Raih WTP Pertama Kali
Bupati Konsel H Surunudin Dangga, ST MM Didampingi Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo, S. Sos. M. Si Saat Menerima Laporan Keuangan Dengan Predikat WTP Oleh Salah Seorang Perwakilan BPK RI Perwakilan Sultra FOTO : MAHIDIN

Bupati Konsel, H. Surunudin Dangga, ST MM mengungkapkan, sejak mekar 14 tahun lalu Kabupaten Konsel baru tahun ini mendapatkan predikat WTP dari BPK RI.

Iklan Pemkot Baubau

“Ini merupakan capaian yang sangat positif dalam mengelolah dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah,”ungkapnya saat memberikan sambutan diaula rapat kantor BPK RI perwakilan Sultra. Selasa (30/5/2017).

Menurut H Surunudin Dangga, Kab. Konsel baru kali ini naik kelas dengan memperoleh predikat WTP. Dimana di tahun-tahun sebelumnya menyandang predikat Disclaimer.

“Kami berterima kasih kepada BPK RI perwakilan Sultra atas penyerahan laporan keuangan ini dengan hasil yang sangat memuaskan. Tentunya, melalui moment ini kami memohon maaf kepada jajaran BPK RI bila dalam melakukan pemeriksaan dilapangan ada staf  yang kurang baik dalam berkelakuan,”Ucapnya.

Senada dengan itu Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo, S. Sos. M. Si mengaku jika pencapaian ini adalah hasil kerja keras semua stakeholder.

“Ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen yang dibangun oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel bersama DPRD dalam menertibkan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang benar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”terang Ketua Golkar Konsel itu.

Dalam mempertahankan capaian ini, tambah Irham sapaan akrabnya, tentunya semua elemen pemerintahan di Konsel diharapkan membangun sebuah system serta komitmen yang kuat untuk membangun daerah.

“Jajaran pemerintahan harus memiliki komitmen untuk terus mempertahankan predikat ini dengan semakin disiplin dalam mengelola anggaran dan mempertanggungjawabkannya. Itu yang paling penting, kalau itu bisa dilakukan maka dimasa yang akan datang predikat ini akan dapat dipertahankan,”jelasnya.

MAHIDIN

PUBLISHER : MAS’UD

Komentar