Buruh DIY Terancam Tunawisma, ABY Lapor ke DPRD

tegas.co., YOGYAKARTA – Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) melaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, Rabu (31/5/2017), atas ancaman terhadap buruh yang berpotensi menjadi pekerja Tunawisa.

Sekjend Aliansi Buruh Yogyakarta, Kirnadi menuturkan, jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi dilingkup para pekerja buruh di DIY, maka problem ketenagakerjaan akan terus meningkat.

“Jika pemerintah tidak bisa memberikan solusi atas problem ketenagakerjaan salah satunya tentang perumahan, maka pekerja di DIY terancam Tunawisma,” tutur Kirnadi.

Pihaknya mengakui telah lama berkirim surat ke DPRD terkait problem ketenagakerjaan yang cukup banyak di DIY yang perlu ditangani dengan baik oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini eksekutif dan legislatif.

“Selain soal perumahan, upah minimum menjadi persoalan yang perlu diperhatikan juga, yang mana upah buruh di DIY menjadi upah terendah se-Indonesia,”ungkapnya.

Kirnadi saat ditemui menerangkan, laporan ke Pemerintah Daerah yang mereka layangkan fokus ke tiga permasalahan. Pertama, rendahnya upah buruh di DIY, Kedua, terkait mahalnya tanah dan perumahan, dan Ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih banyak pelanggaran.

“Pelaksanaan UU Ketenagakerjaan masih banyak yang bolong-bolong baik segi pidana maupun administratif yang dilakukan para pengusaha,”paparnya.

Kirnadi menambahkan, untuk meminimalisir kejadian di tahun-tahun sebelumnya dalam persoalan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), pihaknya akan membuka posko pengaduan THR.

“Terhitung mulai tanggal 1 Juni, kita sudah membuka posko pengaduan THR di dua tempat, sekretariat ABY dan KSPSI DIY. Pengalaman sebelumnya, 40-100 orang yang mengadu terkait pembayaran THR, alasannya perusahaan keterlambatan dan ketidakmauan membayar,”ujarnya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Dharma Setyawan, saat ditemui usai mendengarkan laporan ABY, berjanji akan mengawal terus permasalahan-permasalahan terkait persoalan para buruh.

“Kita akan ajak bekerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk mengawal permasalahan para buruh, salah satunya persoalan perumahan,”pungkasnya.

NADHIR ATTAMIMI

PUBLISHER : MAS’UD

Komentar