FOTO : ROBY SINAGA
tegas.co, BANDA ACEH – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) sepakat dengan pencabutan pasal dalam UUPA yang memang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi social politik saat ini, dalam kajian kami bukan hanya pasal 57 dan 60 saja yang perlu di cabut, tapi ada pasal lain seperti pasal 56 ayat (4) dan (5), pasal 67 ayat (2) huruf e, pasal 205 dan pasal 209. Kami dari dulu telah menyuarakan agar UUPA di perbaharui dengan sesuai dengan perkembangan politik dan hukum saat ini.
Hal tersebut dikatakan ole Safaruddin SH, selaku Ketua YARA melalui releas persnya kepada media ini, Minggu (30/7).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Aceh dan DPRA jangan latah dengan perubahan UUPA, seharusnya jika komit mengawal UUPA maka kawalah butir maupun pasal yang mensejahterakan masyarakat Aceh, banyak butir dalam UUPA dan MoU Helsinki yang belum dilaksanakan secara optimal, kenapa itu tidak di suarakan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA. Kami meminta agar Pemerintah Aceh dan DPRA tidak menjadikan UUPA sebagai komoditas politik dengan menyalahkan DPR RI.
“Selama ini kami sering menyampaikan keluhan masyarakat di Aceh dengan beberapa anngota DPR RI seperti Nasir Jamil, Fadlullah, Ghazali Abas dan Sudirman (Haji Uma), dan semua yang kami sampaikan tersebut dibantu selesaikan dan Alhamdulillah selesai, yang penting adanya komunikasi yang harmonis dengan berbagai pihak.” katanya.
Dikatakan, harusnya DPRA dan Pemerintah Aceh mengkaji dulu efek dari pencabutan pasal dalam UUPA tersebut apakah merugikan Aceh atau menguntungkan, jangan langsung menuding pihak lain. Dan dalam pandangan kami, pencabutan pasal dalam UUPA oleh UU Pemilu tidak ada hal yang merugikan masyarakat. Kami juga meminta DPRA dan Pemerintah Aceh membangun komunikasi yang baik dengan Anggota DPR RI dalam membangun Aceh, tidak saling menuding yang menimbulkan ketidak harmonisan Pemerintah Aceh, DPRA dan Perwakilan Aceh di Senayan.
Pasal usulan yang di cabut dari YARA yaitu: 1. Pasal 56 (1) KIP Aceh menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan pemilihan gubernur/wakil gubernur. (2) KIP kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, DPRK, dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. (3) Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP kabupaten/kota merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. (4) Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur. (5) Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota. (6) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja, dan masa kerja tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan qanun.
YARA berpendapat bahwa Dengan di cabutnya pasal ini maka perekrutan penyelenggara pemilu di Aceh akan dilakukan langsung oleh KPU dan bukan DPRA/DPRK . reiruitmen penyelenggara pemilu oleh DPRA dan DPRK sebagai lembaga politik tentu akan menimbulkan kepentingan politik dalam rekruitmen tersebut sehingga penyelengara pemilu sebagai lembaga yang independen tidak akan bias melakukan tugasnya dengan baik.kata nya lagi.
Selanjutnya, dalam Pasal 67 (2) Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia; b. menjalankan syari’at agamanya; c. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat; e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
Di samping itu YARA juga beralasa bahwa dalam UU Pilkada usia minimal kepada Daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota 25 tahun, sedangkan dalam UUPA 30 tahun, ini tentu merugikan bagi masyarakat Aceh khususnya generasi muda yang belum usia 30 tahun ingin mencalonkan diri menjadi Bupati.Walikota. pada Pilkada lalu Nasri di gugurkan oleh KIP Aceh Jaya karena usianya kurang satu bulan dari 30 tahun.
Sedangkan di dalam Pasal 205 (1) Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur. (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima. (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengangkat Kepala Kepolisian di Aceh. (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan satu kali lagi calon lain. (5) Pemberhentian Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Untuk itu YARA punya alasan yang kuat bahwa Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian harus bebes dari intervensi politik, adanya persetujuan Gubernur sebagai pejabat politik di khawatirkan akan menimbulkan benturan kepentingan dalam penegakan hukum sehingga akan menganggu penegakan hukum.
Sedangkan di dalam Pasal 209 (1) Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Gubernur. (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima. (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jaksa Agung mengangkat Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan Jaksa Agung mengajukan satu kali lagi calon lain. (5) Pemberhentian Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung.
“Penegakan hukum yang dilaksankan oleh Kejaksaan harus bebes dari intervensi politik, adanya persetujuan Gubernur sebagai pejabat politik di khawatirkan akan menimbulkan benturan kepentingan dalam penegakan hukum sehingga akan menganggu penegakan hukum,” pintanya.
Ditambahkan, Pasal dalam UUPA yang di cabut dengan UU Pemilu. 1. Pasal 57 (1) Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (2) Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 2. Pasal 60 (1) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc. (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan. (3) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK. (4) Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.
ROBY SINAGA
PUBLISHER : HERMAN
Komentar